DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali memastikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 berjalan sesuai jadwal. Bila tak ada aral melintang, UMP Bali 2027 akan ditetapkan Gubernur Bali pada Sabtu, 21 November 2026.

“Kita on the track,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, Kamis, 19 November 2026.

Setiawan mengatakan pembahasan UMP saat ini masih bergulir melalui rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Bali, yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Pemprov menargetkan hasil pembahasan bisa diajukan kepada Gubernur pada 19 atau 20 November 2026, sehingga Gubernur memiliki waktu untuk mempelajarinya sebelum menetapkan UMP.

Jadwal itu, menurut Setiawan, mengikuti arahan pemerintah pusat yang meminta seluruh pemerintah daerah menetapkan UMP pada 21 November 2026. Namun, pengumuman kepada publik bisa dilakukan pada tanggal tersebut atau sesudahnya.

“Kami mencoba mengikuti arahan pemerintah pusat. Targetnya pada 21 November Gubernur sudah menetapkan. Mudah-mudahan seluruh prosesnya berjalan lancar,” ujarnya.

Dalam pembahasan tahun ini, Dewan Pengupahan juga mengkaji ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan untuk diakomodasi dalam penetapan upah.

“Kami melihat dinamika yang berkembang, termasuk ketentuan terbaru UU 27 Tahun 2026 yang harus diakomodasi dalam pembahasan,” kata Setiawan.

Karena pembahasan masih berjalan, Setiawan belum bisa menyampaikan besaran kenaikan maupun nilai UMP Bali 2027.

Menjelang penetapan, buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali berencana menggelar aksi damai sekaligus audiensi terbuka di depan Kantor Gubernur Bali, Jumat, 20 November 2026. Mereka menuntut agar UMP 2027 mengacu pada nilai kebutuhan hidup layak (KHL) Bali sebesar Rp5,6 juta.

Menurut Ketua FSPM Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, tuntutan itu sejalan dengan UU Nomor 27 Tahun 2026. “Di sana sudah diatur tentang penetapan UMP, di mana salah satunya dapat didasarkan pada nilai kebutuhan hidup layak,” ujarnya.

Buruh juga meminta Gubernur Bali Wayan Koster menggunakan diskresinya. Menurut mereka, bila penetapan berpedoman pada formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, kenaikan upah pekerja di Bali rata-rata hanya sekitar Rp200 ribu.

“Ini adalah kesempatan Pak Koster untuk menyejahterakan rakyatnya. Jadi kapan lagi? Beliau harus berani menaikkan upah di Bali. Ini diskresi beliau,” kata Rai.