Koster Naikkan UMP Bali 42,15 Persen, Pekerja Terima Rp4,55 Juta
Wacanabali.com, Denpasar — Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Angka ini melonjak Rp1.351.828 atau 42,15 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.207.459.
Kenaikan tersebut menjadi langkah progresif Koster dalam mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja di Bali. Keputusan itu ditetapkan pada Jumat, 20 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80.
Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk sektor hotel berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan. Kedua ketentuan upah tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Kebijakan ini tidak lahir tanpa dorongan buruh. Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali sebelumnya menyampaikan aspirasi langsung kepada Koster pada 21 Oktober dan 20 November 2026. Mereka meminta penghitungan upah menggunakan pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan semata-mata formula pengupahan.
Dalam pertimbangannya, Koster mencatat nilai KHL Bali pada 2027 mencapai Rp5.604.481 per bulan. Dengan UMP baru Rp4.559.287, tingkat pemenuhan terhadap KHL mencapai 81,35 persen, meningkat dibandingkan 61,54 persen pada 2026.
Meski belum menyamai angka kebutuhan hidup layak, kenaikan tersebut mempersempit kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan pekerja. Pemerintah Provinsi Bali juga menyatakan kebijakan ini diharapkan meningkatkan daya beli, kesejahteraan, serta produktivitas pekerja.
Koster menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota se-Bali serta pelaku usaha melaksanakan keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab.
Kenaikan UMP ini juga berpotensi meningkatkan pendapatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu yang penghasilannya mengikuti ketentuan terkait, serta pekerja sektor pariwisata yang tercakup dalam kebijakan upah minimum.
Bagi Bali yang bertumpu pada industri pariwisata, kebijakan upah menjadi ujian penting: pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya terlihat dari ramainya kunjungan wisatawan dan aktivitas usaha, tetapi juga harus tercermin dalam pendapatan pekerja yang menopang industri tersebut.
Dengan kenaikan 42,15 persen, Koster mengirimkan pesan bahwa kesejahteraan pekerja harus menjadi bagian dari arah pembangunan ekonomi Bali. Tantangan berikutnya ialah memastikan keputusan itu benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan buruh.

Tinggalkan Balasan