Adakah Calon Perorangan di Pilkada Bali Mendatang? Ini Kata Pengamat

Denpasar – Pengamat politik Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), I Nyoman Subanda mengaku pesimis tidak akan ada yang mau mendaftar sebagai calon independen atau perorangan dalam pilkada serentak di Provinsi Bali tahun 2024.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali mengenai jadwal pendaftaran calon independen pilkada 2024.

“Saya mungkin agak pesimis ya, saat ini calon Gubernur maupun calon Bupati yang maju perorangan. Kenapa saya pesimis? Karena syarat untuk maju sebagai calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota jauh lebih berat daripada melalui jalur partai politik,” kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undiknas saat ditemui pada Rabu (3/4/24).

Selain itu, Subanda menilai waktu untuk persiapan sangat singkat. “Waktunya juga sangat mepet untuk persiapkan diri maju sebagai Bupati dan Wali Kota apalagi Gubernur secara perorangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Subanda itu mengatakan akan terasa berat bagi calon independen, karena harus mempersiapkan banyak hal termasuk logistik.

“Ada gak tokoh? Ada. Tapi seberapa besar pun niatnya tetap berat. Kenapa berat? Mempersiapkan diri tentang banyak hal, salah satunya adalah logistik. Logistik untuk apa? Mencari agen-agen Politiknya, membentuk tim sukses, membentuk saksi karena tidak ada lagi pembiayaan dari partai, tidak ada lagi mesin partai yang bergerak jadi gak gampang,” paparnya.

Kemudian, sampai saat ini dirinya melihat belum ada satu pun calon independen yang memproklamirkan diri untuk calon Bupati, Wali Kota Maupun Gubernur.

“Tidak ada satu tokoh pun yang saat ini menyatakan niatnya untuk calon Bupati, Wali Kota termasuk Gubernur dari perorangan, ngak ada satu pun yang mempersiapkan itu. Artinya kalau di dekat-dekat juga tidak mungkin. Sekarang kita lihat tidak ada reaksi, yang ini gak bisa diam harus proklamirkan diri untuk bergerak,” tuturnya.

“Saya lihat tidak ada tokoh yang sudah bergerak kesana. Sehingga jujur saja saya pesimis. Satu, Tidak ada tokoh yang bergerak, Kedua, persyaratan begitu berat, Ketiga, lawannya adalah partai politik. Jadi persyaratan administrasi berat, gerakannya juga berat, logistik juga berat,” tambahnya.

Disamping itu, meskipun ada tokoh yang siap calon dan akhirnya terpilih sebagai Gubernur, Bupati atau Wali Kota, Subanda menilai tetap berat.

“Beratnya lagi ketika seandainya mereka sudah terpilih. Ketika mereka melakukan tugasnya juga tidak gampang karena check and balance-nya akan dilakukan oleh legislatif yang mereka tidak punya legislatif disitu. Bisa banyak program-programnya tidak di-ACC. Jadi gak gampang jalankan manajemen pemerintahan yang baik,” tandasnya.

Reporter: Yulius N