Diskon Tarif Listrik Masih Jadi Penyumbang Utama Deflasi di Bali

Denpasar – Provinsi Bali mengalami deflasi sebesar 0,57 persen pada Februari 2025, dengan salah satu faktor utama penyebabnya adalah penyesuaian tarif listrik pasca-berakhirnya diskon dari PLN.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, Kadek Agus Wirawan, mengungkapkan bahwa diskon tarif listrik berkontribusi signifikan terhadap deflasi, yakni sebesar -0,50 persen. Selain itu, beberapa komoditas pangan seperti bawang merah (-0,1 persen), cabai rawit (-0,08 persen), sawi hijau (-0,07 persen), dan tomat (-0,06 persen) juga turut berkontribusi menyebabkan deflasi.

“Kendati diskon tarif listrik hingga 50 persen dari PLN telah berakhir, dampaknya masih terasa bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar,” ujarnya saat konferensi pers di Denpasar, Senin (3/3/2025).

Pengaruh Deflasi Terhadap Perekonomian

Kadek Agus menjelaskan bahwa deflasi tidak bisa hanya dilihat dalam jangka pendek. Deflasi dipengaruhi oleh tiga kelompok komoditas utama, yakni barang bergejolak (volatile food), barang yang diatur pemerintah (administered prices), dan inflasi inti (core inflation).

“Barang bergejolak seperti pangan sangat dipengaruhi oleh musim dan permintaan, sehingga fluktuasi harganya wajar terjadi setiap bulan,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun sejumlah komoditas mengalami penurunan harga, namun masih ada sejumlah barang kebutuhan pokok lainnya yang justru mengalami inflasi. Oleh karena itu, dampak deflasi harus dianalisis secara lebih komprehensif.

Belum Bisa Dikaitkan Langsung dengan Efisiensi Anggaran Pemerintah

Disinggung terkait dampak deflasi terhadap efisiensi anggaran pemerintah, Agus Wirawan menegaskan bahwa dari data yang tercatat, faktor utama deflasi kali ini masih didominasi oleh tarif listrik.

“Belum bisa disimpulkan secara langsung bahwa deflasi ini berkaitan dengan efisiensi anggaran pemerintah. Dari data kami, penyebab utamanya adalah tarif dasar listrik, sementara komoditas lainnya masih mengalami inflasi,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa dalam konteks ekonomi makro, kebijakan pemerintah dapat memiliki dampak terhadap dinamika harga di pasar. Namun, diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami sejauh mana keterkaitan antara kebijakan fiskal dan tren inflasi maupun deflasi di daerah.

“Jika dikaitkan dengan teori ekonomi lainnya, tentu ada pengaruh kebijakan pemerintah, terutama jika sifatnya masif dan berskala nasional. Namun, untuk saat ini, data kami menunjukkan bahwa efek langsungnya lebih disebabkan oleh faktor tarif listrik,” pungkasnya.

Reporter: Komang Ari