Reses di Bongan Pala, Ni Made Rahayuni Serap Aspirasi Warga
Wacanabali.com, Tabanan – Anggota Komisi IV DPRD Tabanan Ni Made Rahayuni turun menyerap aspirasi warga dalam reses di Banjar Bongan Pala, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kamis (29/10/2026). Dalam pertemuan itu, warga diberi ruang untuk menyampaikan langsung kebutuhan dan persoalan sehari-hari kepada wakil rakyatnya.
“Kedatangan saya tentu untuk menyerap aspirasi, apa yang menjadi harapan masyarakat kepada saya selaku anggota DPRD Kabupaten Tabanan untuk diperjuangkan,” kata Rahayuni.
Ia menjelaskan, sebagai anggota Komisi IV, dirinya membidangi kesejahteraan rakyat, khususnya pendidikan dan kesehatan. Karena itu, aspirasi warga di bidang tersebut menjadi perhatiannya.

Bagi Rahayuni, reses bukan sekadar agenda rutin dewan. Aspirasi yang dihimpun dalam pertemuan tatap muka akan dibawa ke meja pembahasan DPRD, baik dalam penyusunan peraturan daerah, pembahasan anggaran, maupun pengawasan program pemerintah daerah.
Urusan yang Dekat dengan Keseharian Warga
Komisi IV DPRD Tabanan menangani urusan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Komisi ini membawahi 12 urusan, mulai dari pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, sosial, penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, agama, kesenian dan kebudayaan, hingga ketenagakerjaan dan transmigrasi.
Di bidang-bidang tersebut, Komisi IV menjalankan tiga fungsi dewan, yakni membahas rancangan peraturan daerah, membahas anggaran dinas-dinas mitra, serta mengawasi pelaksanaan program pemerintah daerah.
Konsisten Kawal Isu Perempuan dan Stunting
Bidang kerja Komisi IV sejalan dengan perhatian Rahayuni selama ini. Ia dikenal konsisten menyuarakan isu perempuan, serta terlibat dalam upaya perbaikan gizi dan pencegahan stunting.
Isu-isu itu menjadi bagian penting dari kesejahteraan keluarga, terutama di tingkat banjar dan desa, tempat layanan dasar seperti posyandu, sekolah, dan fasilitas kesehatan paling dirasakan warga.
Melalui reses di Bongan Pala, aspirasi warga diharapkan dapat diperjuangkan menjadi program nyata pemerintah daerah.

Tinggalkan Balasan