Wacanabali.com, Jembrana – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial penguatan ekonomi kepada 27 petani yang terdampak kekeringan dan gagal panen di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi petani sekaligus mendukung pemulihan aktivitas pertanian.

Penyerahan bantuan berlangsung di Balai Subak Pangkung Buluh, didampingi Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan. Sebanyak 27 petani penerima bantuan berasal dari tiga subak, yakni Subak Peh, Subak Pangkung Buluh, dan Subak Tegal Jati.

Para petani mengalami kerugian akibat terbatasnya pasokan air irigasi selama musim kemarau yang berdampak terhadap produktivitas lahan pertanian.

Dalam kesempatan tersebut, Giri Prasta menyerahkan bantuan secara simbolis kepada empat perwakilan petani. Masing-masing yakni I Ketut Kaler sebesar Rp20 juta, I Ketut Waca Rp15,6 juta, I Ketut Malya Rp8,9 juta, dan I Made Winata Rp8,4 juta.

“Ini program dari Pemerintah Provinsi Bali. Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat petani yang terdampak gagal panen,” ujar Giri Prasta.

Ia menegaskan, pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi petani yang mengalami kerugian akibat kekeringan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan usaha pertanian serta memperkuat perekonomian keluarga petani.

Baca Juga  Dari Aset Mangkrak hingga Lahan Strategis, Koster Genjot Optimalisasi Aset Bali

Giri Prasta juga mengapresiasi kerja keras para petani yang tetap berupaya mempertahankan produktivitas pertanian di tengah keterbatasan ketersediaan air. Menurutnya, petani memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan.

Dalam dialog bersama para petani, sejumlah persoalan turut disampaikan, mulai dari menurunnya debit air irigasi, kebocoran saluran pengairan, hingga harga jual hasil pertanian yang dinilai belum memberikan keuntungan optimal.

Salah seorang petani, I Ketut Kaler, mengeluhkan semakin berkurangnya debit air irigasi yang berdampak terhadap produktivitas lahan dan pendapatan krama subak. Ia berharap pemerintah turut memberikan perhatian terhadap stabilitas harga hasil pertanian.

Sementara itu, I Ketut Waca menyampaikan persoalan kebocoran saluran irigasi yang menyebabkan distribusi air ke lahan pertanian tidak berjalan optimal. Ia juga mengusulkan perbaikan sumur bor serta penggantian pompa berbahan bakar solar menjadi pompa bertenaga listrik.

“Kami berharap sumur bor yang ada dapat diperbaiki dan menggunakan tenaga listrik. Selama ini penggunaan bahan bakar solar menjadi kendala karena sulit diperoleh,” ungkapnya.

Baca Juga  Cegah Pungli, Koster Dorong Pelayanan Publik Pemprov Bali Berbasis Digital

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Giri Prasta menekankan pentingnya konservasi sumber daya air secara berkelanjutan. Ia mengajak pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan krama subak untuk bersinergi menjaga kawasan hulu bendungan melalui penghijauan dan penanaman pohon.

Secara khusus, ia menyoroti pentingnya pelestarian kawasan hulu Bendungan Benel dan Bendungan Palasari sebagai upaya menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian di Kabupaten Jembrana.

“Di sini ada Bendungan Benel dan Bendungan Palasari. Kita harus mulai melakukan penanaman pohon yang mendukung kelestarian sumber air di kawasan hulu bendungan. Ini untuk kepentingan jangka panjang, bagi anak cucu dan generasi mendatang,” tegasnya.

Menurutnya, pelestarian kawasan hulu menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan air irigasi sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan sumur bor.

Ia juga mengaitkan upaya pelestarian lingkungan tersebut dengan nilai kearifan lokal Bali melalui perayaan Tumpek Uduh yang mengajarkan penghormatan dan pemuliaan terhadap tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan.

Baca Juga  Ground Breaking Oakwood Jimbaran, Giri Prasta Dorong Pariwisata Bali Berkualitas dan Berkelanjutan

Selain persoalan air, Giri Prasta turut menyoroti pentingnya perlindungan harga hasil pertanian agar petani memperoleh pendapatan yang layak, terutama saat musim panen.

Ia menyampaikan bahwa persoalan harga hasil pertanian telah dikoordinasikan dengan tim pengendalian inflasi daerah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pasar sekaligus melindungi kepentingan petani.

“Ini tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kedaulatan pangan, sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami akan berupaya menjaga agar harga hasil pertanian tidak jatuh saat musim panen,” ujarnya.

Melalui penyerahan bantuan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berharap para petani terdampak gagal panen dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian dan mempertahankan perekonomian keluarga.

Selain bantuan langsung, upaya penguatan sektor pertanian juga diarahkan pada pelestarian sumber air, perbaikan sistem irigasi, serta stabilisasi harga hasil pertanian guna mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan petani.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya.