Bali Jadi Daerah Pertama Terapkan ARISE, Koster Dorong Penguatan Ketahanan Fiskal

Wacanabali.com, Denpasar – Provinsi Bali menjadi daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan Dashboard ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience) sebagai instrumen analisis berbasis data untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi risiko bencana.

Pemanfaatan sistem tersebut diharapkan mampu membantu pemerintah daerah memetakan potensi dampak ekonomi dan beban anggaran akibat bencana, sekaligus menyusun strategi pembiayaan yang lebih terukur dan adaptif.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11/2026).

Gubernur Koster menegaskan, implementasi ARISE tidak boleh berhenti pada penyerahan sistem secara seremonial. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemutakhiran data secara berkala, serta pemanfaatan sistem secara konsisten oleh perangkat daerah terkait.

Kegiatan peningkatan kapasitas ini merupakan tindak lanjut dari serah terima resmi sistem ARISE kepada Pemerintah Provinsi Bali pada 6 Oktober 2026. Melalui pelatihan tersebut, aparatur pemerintah daerah diharapkan mampu memahami aspek teknis dan operasional penggunaan sistem sehingga dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Menurut Koster, sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam. Karena itu, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik dan kemampuan tanggap darurat, tetapi juga harus didukung ketahanan fiskal yang kuat.

Ketahanan fiskal diperlukan agar pemerintah daerah memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai untuk menangani dampak bencana tanpa mengabaikan keberlanjutan pembangunan, pelayanan publik, dan aktivitas perekonomian masyarakat.

Melalui Dashboard ARISE, perangkat daerah diharapkan dapat memetakan, mengukur, dan mengantisipasi potensi beban fiskal serta dampak ekonomi akibat bencana secara lebih terukur.

Hasil analisis tersebut nantinya dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dan diintegrasikan ke dalam siklus perencanaan pembangunan serta penganggaran daerah, termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan demikian, pemerintah dapat menyiapkan strategi pembiayaan dan langkah antisipasi sebelum bencana terjadi, bukan hanya mengandalkan anggaran penanganan setelah bencana.

Koster menambahkan, penguatan ketahanan fiskal melalui ARISE sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.

Langkah tersebut juga mendukung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru yang berlandaskan kearifan lokal Sad Kerthi.

Dalam konteks tersebut, perencanaan anggaran yang adaptif terhadap risiko bencana merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat, kelestarian alam, serta keberlanjutan pembangunan Bali dalam jangka panjang.

Untuk memastikan optimalisasi penggunaan sistem, Koster secara khusus menginstruksikan jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali agar mengikuti seluruh rangkaian peningkatan kapasitas dengan serius.

Materi pelatihan meliputi pemahaman risiko fiskal, praktik langsung penggunaan sistem (hands-on), studi kasus, hingga simulasi kelompok. Peserta diharapkan tidak hanya memahami cara kerja ARISE, tetapi juga mampu menggunakan hasil analisisnya dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis dan penganggaran perangkat daerah.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Adriyanto, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan ARISE.

Dalam pidato utama bertajuk Strengthening Regional Fiscal Resilience through the Use of ARISE, Adriyanto menyampaikan bahwa penerapan sistem tersebut merupakan langkah dalam mendorong pengelolaan risiko bencana yang lebih terintegrasi, khususnya dalam memperkuat kesiapan keuangan daerah.

Menurutnya, implementasi ARISE di Bali dapat menjadi model pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Terlebih, sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki ketergantungan besar terhadap keberlangsungan infrastruktur, keamanan, dan aktivitas ekonomi.

Gangguan akibat bencana berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap sektor pariwisata, perekonomian masyarakat, hingga kemampuan fiskal pemerintah daerah. Oleh karena itu, identifikasi risiko sejak dini menjadi penting untuk menyiapkan langkah antisipasi.

Adriyanto juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penerapan ARISE. Sistem tersebut dikembangkan melalui kerja sama Kementerian Keuangan RI, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR).

Dalam implementasinya, BPBD memiliki peran strategis dalam penyediaan data dan analisis kebencanaan, sedangkan BPKAD berperan dalam perencanaan keuangan, pengalokasian anggaran, serta penyusunan strategi pembiayaan risiko bencana. Sinergi bersama Bappeda dan instansi terkait lainnya diperlukan agar hasil analisis ARISE dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan dan penganggaran yang tepat.

Melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan semakin siap mengintegrasikan analisis risiko bencana ke dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan Dashboard ARISE secara berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta mendukung kebijakan fiskal yang adaptif demi perlindungan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan Bali.