Wacanabali.com, Denpasar – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mulai beralih memanfaatkan energi bersih melalui pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di masing-masing kantor.

Ajakan tersebut disampaikan saat Sekda Dewa Made Indra secara resmi menandai dimulainya pembangunan PLTS Atap di RSUD Bali Mandara, Denpasar, Sabtu (14/11/2026). Pembangunan ini diharapkan menjadi contoh penerapan energi bersih di lingkungan instansi pemerintah.

Sekda Dewa Made Indra mengapresiasi langkah RSUD Bali Mandara yang telah memulai pembangunan PLTS Atap berkapasitas 760 kilowatt-peak (kWp). Menariknya, proyek tersebut dilaksanakan melalui skema kerja sama investasi tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Bali.

Menurutnya, pembangunan PLTS Atap tersebut merupakan bentuk nyata implementasi kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster dalam mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih.

Baca Juga  Sekda Dewa Made Indra Lantik Lima Anggota KPAD Bali, Perkuat Pengawasan Perlindungan Anak

Ia menegaskan, pemerintah harus menjadi pelopor dan memberikan contoh terlebih dahulu sebelum mengajak dunia usaha maupun industri pariwisata untuk menggunakan energi bersih.

“Yang terpenting bukan besar kecilnya kapasitas, tetapi bagaimana komitmen dan kepeloporan kita dalam menerapkan energi bersih. Pemerintah harus memberikan contoh terlebih dahulu,” demikian penekanan Sekda dalam kegiatan tersebut.

Selain mendorong pemasangan PLTS Atap, Dewa Made Indra juga mengajak OPD mempertimbangkan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), terutama pada kantor pemerintahan yang memiliki tingkat kunjungan masyarakat cukup tinggi. Meski demikian, pembangunan fasilitas tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing OPD.

Sementara itu, Direktur Utama RSUD Bali Mandara, I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, menjelaskan bahwa pembangunan PLTS Atap merupakan bagian dari dukungan rumah sakit terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan kawasan rendah emisi dan meningkatkan pemanfaatan energi bersih.

Baca Juga  Sang Made Jadi Pj, Ini Kata Dewa Indra

Program tersebut juga sejalan dengan kebijakan Kawasan Rendah Emisi Kerthi Bhumi Satwika serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan PLTS Atap di Provinsi Bali.

Ia menyampaikan, rencana pembangunan PLTS Atap telah disiapkan sejak awal 2026 dan mulai direalisasikan pada November 2026. Dengan kapasitas terpasang mencapai 760 kWp, fasilitas ini diproyeksikan mampu memenuhi sekitar 30 persen kebutuhan listrik RSUD Bali Mandara.

Saat ini, kebutuhan daya listrik rumah sakit mencapai 2,8 megawatt (MW). Pembangunan PLTS Atap tersebut menggunakan skema kerja sama investasi dengan jangka waktu 25 tahun dan nilai investasi berkisar Rp10 miliar hingga Rp15 miliar.

Dari sisi operasional, Putra Dharma Jaya mengungkapkan bahwa biaya listrik RSUD Bali Mandara saat ini mencapai sekitar Rp400 juta setiap bulan. Melalui pemanfaatan energi surya, pihaknya menargetkan penghematan biaya listrik sebesar 25 hingga 30 persen atau sekitar Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar per tahun.

Baca Juga  Sekda Dewa Indra Ajak Kepala Perangkat Daerah Buat Teba Modern

Proses pembangunan dan pemasangan PLTS Atap diperkirakan berlangsung selama 16 minggu atau sekitar empat bulan. Seluruh instalasi ditargetkan rampung pada Maret atau April 2027, sehingga manfaat efisiensi biaya listrik diharapkan mulai dirasakan pada Mei 2027.

Tidak hanya menghasilkan energi listrik ramah lingkungan, instalasi panel surya juga dirancang berada di atas kawasan parkir rumah sakit. Dengan demikian, area tersebut sekaligus dapat memberikan perlindungan bagi kendaraan pengunjung dari paparan sinar matahari maupun hujan.

Pembangunan PLTS Atap RSUD Bali Mandara diharapkan menjadi percontohan bagi fasilitas pelayanan publik lainnya di Bali. Selain mendukung efisiensi biaya operasional, pemanfaatan energi surya ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi, mengurangi emisi, dan mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan.