Wacanabali.com, Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan dari pemerintah daerah, akademisi, penyelenggara, serta pengawas pemilu sebagai bahan penyusunan perubahan regulasi pemilu.

Gubernur Koster menekankan bahwa penyempurnaan regulasi pemilu harus berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat dan peningkatan kualitas demokrasi. Menurutnya, pemilu bukan sekadar mekanisme pergantian kepemimpinan dan pengisian jabatan politik, melainkan sarana memastikan aspirasi masyarakat terwakili dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu dengan mempertimbangkan pengalaman penyelenggaraan sebelumnya. Evaluasi tersebut dinilai penting agar pemilu tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif, stabil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam penyempurnaan regulasi, Koster juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kondisi daerah, keberagaman masyarakat, serta dinamika kehidupan demokrasi. Keterlibatan pemerintah daerah, akademisi, penyelenggara, dan pengawas pemilu dinilai diperlukan agar aturan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan di tingkat nasional maupun daerah.

Baca Juga  Ironis! Lahan Produktif di Bali Menurun, Koster-Giri Usulkan Kembali Petanian Organik

Ia berharap perubahan regulasi pemilu dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi sekaligus menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menjelaskan kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses penjaringan aspirasi dalam penyusunan perubahan Undang-Undang tentang Pemilu.

Masukan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, KPU, dan Bawaslu akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan regulasi di DPR RI. Ia menegaskan penyempurnaan regulasi pemilu tidak boleh sekadar menjadi formalitas, melainkan harus mengkaji secara mendalam berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

Salah satu isu yang menjadi perhatian Panja adalah penataan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pembahasan mencakup pengaturan tahapan, kesiapan penyelenggara, beban pelaksanaan pemilu, serta dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan dan kualitas representasi politik.

Baca Juga  Koster Minta Kadernya Turun ke Desa-Desa Serap Aspirasi Masyarakat

Panja juga mencermati pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden serta ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan putusan MK, prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan dalam kompetisi politik, serta kebutuhan membangun sistem kepartaian dan pemerintahan yang efektif.

Selain sistem dan mekanisme pemilu, penguatan penegakan hukum pemilu turut menjadi perhatian. Penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung adil, transparan, dan akuntabel.

Dari kalangan akademisi, Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya penyesuaian regulasi terkait ambang batas pencalonan presiden sesuai putusan MK, pemisahan pemilu nasional dan daerah, evaluasi ambang batas parlemen, penguatan penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pembenahan sistem keadilan pemilu.

Universitas Udayana juga menyoroti pentingnya evaluasi sistem pemilu untuk memperkuat hubungan antara kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi terhadap pemilu serentak, sistem representasi, ketentuan ambang batas, dan mekanisme pemilihan dinilai perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kepercayaan publik serta efektivitas pemerintahan.

Baca Juga  Susun APBD 2027, Koster Pastikan Peningkatan PAD Tak Bertumpu pada Kenaikan Pajak

Sementara itu, Universitas Warmadewa menekankan pentingnya menjaga integritas dan netralitas penyelenggara pemilu melalui perbaikan mekanisme rekrutmen serta penguatan profesionalisme KPU dan Bawaslu.

KPU Provinsi Bali menyampaikan masukan berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara guna meminimalkan potensi sengketa hasil pemilu. KPU Bali juga menyoroti penataan tahapan pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah, serta mendorong kampanye yang lebih ramah lingkungan dan memperhatikan karakter budaya lokal.

Di sisi lain, Bawaslu Provinsi Bali menyoroti tantangan pengawasan pemilu, terutama terkait akses terhadap data pemilih dan penanganan dugaan pelanggaran. Penguatan dukungan data, koordinasi antarlembaga, serta kepastian mekanisme penanganan pelanggaran dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Panja Komisi II DPR RI diharapkan memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai tantangan penyelenggaraan pemilu di daerah. Berbagai masukan dari Pemerintah Provinsi Bali, akademisi, KPU, dan Bawaslu akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perubahan regulasi guna mewujudkan sistem pemilu yang lebih demokratis, berkualitas, dan berintegritas.