Denpasar – Kota Denpasar resmi menjadi daerah percontohan integrasi data pertanahan dan perpajakan NIB-NIK-NOP di Bali.

Program ini diluncurkan Rabu (26/11/25) melalui hand scan oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Wali Kota I Kadek Agus Arya Wibawa, dan Kepala Kanwil BPN Bali I Made Daging, dalam Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan dua sertifikat tanah kepada pemerintah kota, yang akan dimanfaatkan untuk fasilitas publik. Arya Wibawa menyebut program ini dapat meningkatkan akurasi data dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Integrasi data ini memberikan manfaat signifikan, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan akurasi dan validasi data,” ujarnya.

Baca Juga  Petahana Wandhira Dikabarkan Kembali Lolos TK II Denpasar

Sementara itu, Menteri Nusron menekankan bahwa penetapan tanah untuk Reforma Agraria menjadi kewenangan kementerian, sedangkan penerima ditentukan oleh GTRA daerah.

Ia mengingatkan pentingnya seleksi yang cermat, agar tanah tepat sasaran bagi masyarakat sekitar, petani, buruh tani, dan kelompok miskin ekstrem.

“Jangan memasukkan orang hanya karena urusan balas budi politik. Itu bisa menjadi malapetaka bagi kita semua,” tegasnya.