Wacanabali.com, Jakarta – Gubernur Bali Wayan Koster tampil dengan satu pesan tegas di hadapan Komisi V DPR RI, Bali tidak boleh dibiarkan berjalan dengan beban infrastruktur yang timpang di tengah perannya sebagai penyumbang utama devisa pariwisata nasional.

Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan, Rabu 8 April 2026, Koster memaparkan secara komprehensif kondisi riil Bali, dari kekuatan ekonomi hingga tekanan lingkungan dan sosial yang kian kompleks.

Hasilnya signifikan. Komisi V DPR RI secara resmi menyatakan dukungan percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis Bali dengan dukungan APBN, melalui skema bertahap mulai Tahun Anggaran 2027.

Bali: Mesin Devisa dengan Beban Berat

Dalam pemaparannya, Koster menegaskan posisi Bali sebagai tulang punggung pariwisata nasional. Tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan mencapai 16,3 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah. Sebanyak 7,05 juta merupakan wisatawan mancanegara, setara 45,8 persen dari total wisman Indonesia.

Kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata nasional mencapai 55 persen atau sekitar Rp176 triliun. Di level regional, pariwisata menyumbang 66 persen terhadap struktur ekonomi Bali. Namun di balik angka impresif itu, tekanan terhadap ruang hidup Bali makin nyata.

Alih fungsi lahan sawah meningkat. Volume sampah melonjak. Ancaman krisis air bersih membayangi. Kemacetan makin parah. Abrasi pantai terjadi di sejumlah titik. Infrastruktur jalan dan logistik belum memadai untuk menopang mobilitas jutaan wisatawan setiap tahun.

Baca Juga  Tak Gentar di Depan Pusat, Koster Perjuangkan Hak Bali sebagai Penyumbang Devisa Terbesar

“Pembangunan infrastruktur Bali tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Sudah sangat mendesak. Jangan sampai terlambat, agar daya saing pariwisata Bali tidak menurun dan tertinggal dari Thailand dan Malaysia,” tegas Koster dalam rapat. Pernyataan itu menjadi garis besar perjuangannya, Bali butuh intervensi fiskal nasional.

Infrastruktur Bukan Sekadar Beton, Tapi Daya Saing

Koster tidak datang dengan daftar usulan normatif. Ia menyusun kerangka strategis berbasis delapan klaster prioritas. Pertama, pengelolaan sampah berbasis teknologi hingga pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berkapasitas 1.200 ton per hari yang direncanakan mulai beroperasi 2028.

Kedua, kepastian air bersih melalui optimalisasi SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab untuk menopang kebutuhan masyarakat dan industri pariwisata. Ketiga, Bali Mandiri Energi berbasis energi bersih, termasuk pembangkit listrik berbasis gas 1.550 MW dan pengembangan PLTS atap 500 MW.

Keempat, Bali Daulat Pangan melalui sistem pertanian organik dan hilirisasi produk. Kelima, pembangunan infrastruktur darat yang masif: underpass Jimbaran, Tohpati, Pesanggaran, jalan lingkar Bali, shortcut Singaraja–Mengwi, hingga jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan. Keenam, kepastian keberlanjutan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi.

Ketujuh, pembangunan pelabuhan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa untuk mengurai beban distribusi dari Ketapang, Banyuwangi. Kedelapan, pembangunan sarana strategis pendukung pariwisata dan logistik, termasuk terminal logistik Mengwi dan Ketewel.

Baca Juga  Komisi V DPR RI Dorong Percepatan Infrastruktur Bali, Koster Paparkan Tantangan dan Potensi Devisa

Seluruhnya membutuhkan dukungan APBN bertahap mulai 2027. Di titik inilah, peran Komisi V menjadi krusial.

Dukungan Politik dan Fiskal dari Senayan

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memimpin rapat yang dihadiri 24 anggota. Seluruh pimpinan dan anggota menyampaikan pandangan seragam, Bali adalah tulang punggung devisa pariwisata nasional dan harus mendapat dukungan penuh.

Dalam keputusan rapat, Komisi V secara eksplisit:

  • Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Bali.
  • Mewajibkan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan mengakomodasi usulan Pemprov Bali.
  • Meminta koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk memastikan dukungan anggaran.
  • Menekankan kepastian pengerjaan Tol Mengwi–Gilimanuk.
  • Mengarahkan penanganan abrasi, banjir, air bersih, irigasi, hingga sampah berbasis teknologi.

Keputusan itu ditandatangani Ketua Komisi V, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, dan Gubernur Bali.

Artinya, secara politik, Bali telah memperoleh “green light”.

Tantangan: Lahan dan Konsistensi Anggaran

Namun dukungan itu tidak tanpa syarat. Komisi V mewajibkan Pemprov Bali memastikan kepastian lahan dan administrasi proyek. Tanpa itu, dukungan APBN bisa terhambat.

Ini menjadi ujian berikutnya bagi kepemimpinan Koster: memastikan kesiapan teknis dan administratif agar proyek tidak tersendat di tahap implementasi.

Baca Juga  Tak Gentar di Depan Pusat, Koster Perjuangkan Hak Bali sebagai Penyumbang Devisa Terbesar

Secara fiskal, keputusan rapat juga mensyaratkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di tengah tekanan belanja negara, Bali harus mampu membuktikan bahwa investasi infrastruktur di Pulau Dewata memiliki multiplier effect nasional.

Strategi Jangka Panjang: Menjaga Bali Tetap Kompetitif

Secara strategis, langkah Koster dapat dibaca sebagai reposisi Bali dari sekadar destinasi wisata menuju model pariwisata berbasis budaya yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Dengan rata-rata lama tinggal wisman 11,9 hari dan pengeluaran USD 1.522 per kunjungan lebih tinggi dari rata-rata nasional Bali memiliki positioning premium. Namun tanpa infrastruktur memadai, premium positioning itu berisiko tergerus. Kemacetan, krisis air, dan masalah sampah bukan sekadar isu lokal, melainkan variabel reputasi global.

Dukungan APBN terhadap proyek-proyek strategis ini, jika terealisasi tepat waktu, akan menentukan apakah Bali tetap menjadi episentrum pariwisata Asia Tenggara atau mulai kehilangan momentum.

Dalam rapat tersebut, Koster tidak hanya menyampaikan data. Ia menyampaikan urgensi. “Sudah sangat mendesak,” ujarnya.

Kini, bola ada pada koordinasi lintas kementerian dan konsistensi politik anggaran. Bagi Bali, keputusan rapat ini bukan sekadar hasil administratif. Ia adalah fondasi bagi masa depan daya saing pulau kecil yang menopang devisa besar Indonesia.