Gianyar – Ketua Inisiator Gerakan Bali SPA (Sanus Per Aquam) Bersatu, I Gusti Ketut Jayeng Saputra menolak usaha SPA dikenai pajak hiburan sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 55 ayat 1 huruf L dan Pasal 58 ayat 2 yakni diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/SPA dikenakan pajak hiburan kisaran 40 hingga 70 persen.

Pihaknya menerangkan, SPA seharusnya disetarakan dengan sektor lain seperti hotel dan restoran yang dikenai pajak sebesar 10 persen. Hal tersebut menurutnya telah sesuai dengan KBLI 2020 untuk SPA No. 96122 yang mengartikan SPA sebagai jasa wisata pelayanan kesehatan dan kebugaran.

“SPA di Bali lebih dari sekadar tempat relaksasi. Mereka adalah pusat penyembuhan holistik yang menggabungkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual dengan akar yang mendalam dalam sejarah dan tradisi penyembuhan Bali,” ujarnya, Rabu (24/1/24).

Baca Juga  BSWA dan PHRI Apresiasi Penetapan Kebijakan Fiskal Kenaikan Pajak Spa di Bali

Hal tersebut juga diamini oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gianyar I Wayan Tagel Winarta. Dirinya mendesak Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk melakukan penundaan pemberlakuan pajak hiburan khususnya SPA selama berlangsungnya proses Judicial Review.

Untuk diketahui, saat ini Bali SPA Bersatu tengah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) berupa pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan tanda terima No.10-1/PUU/PAN.MK/AP3.

Reporter: Komang Ari