Denpasar – Menanggapi ramainya wacana warganet, menyebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar selama ini diam soal problematika yang terjadi di Kota Denpasar seperti maraknya pelanggaran RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan parkir liar, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira menegaskan pihaknya tidak pernah diam untuk kepentingan masyarakat luas.

Hal tersebut ditegaskan pria yang juga Ketua DPD Golkar Denpasar saat ditemui langsung oleh wartawan wacanabali.com, menjelaskan selama ini DPRD selalu memberikan arahan dan solusi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, terkait dinamika permasalahan yang terjadi di lapangan sebagai fungsi peran kontrol, tak terkecuali masalah pelanggaran RTH atau Jalur Hijau dan parkir liar yang marak terjadi di Kota Denpasar.

Baca Juga  Masih Membandel, Parkir Liar di Ubud Kembali Dirazia

“Kami tidak pernah diam soal masalah-masalah itu, memang tidak pernah muncul saja di media. Kami selalu menginstruksikan Pemerintah dalam hal ini, sekalipun tegas berbicara kita tetap tidak memiliki keluatan sebagai eksekutor. Apalagi kami, di fraksi Golkar itu selalu bersuara soal parkir liar dan pelanggaran jalur hijau, notabene bisa diselesaikan secara teknis namun saja tidak pernah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah,” cetus Wandhira, Selasa (2/4/24).

Wandhira menyebut, Pemkot Denpasar tidak pernah melakukan pengkajian terkait permasalahan tersebut, sehingga di mata masyarakat seolah-olah DPRD yang diam. Ia menjelaskan, Pemkot Denpasar harus tegas terhadap setiap pelanggaran yang ada jika memang ingin mewujudkan wajah kota yang lebih baik kedepan.

Baca Juga  Hebat, Putra Bali Arsa Linggih Produksi Film "Rahasia Rasa"

“Pada intinya semua ada pada ketegasan. Masyarakat juga bisa menjadi kontrol dalam hal ini, jika memang selama ini Pemerintah masih kurang maksimal dalam bersikap, tentu harus dijadikan catatan dalam Pilkada nanti dalam memilih calon pemimpin yang benar-benar bisa tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, agar tidak ada kesan tebang pilih,” pungkas Wandhira.

Ia juga mengkritisi Pemkot Denpasar, meminta agar tidak selalu melakukan kegiatan yang bersifat populer saja. Harus ada sebuah gebrakan dalam mengambil keputusan, terkadang hal tersebut harus berbenturan dengan masyarakat seperti penertiban jalur hijau sebagai sebuah tanda Pemerintah memang menjalankan fungsinya dengan baik.

Reporter: Gung Krisna