Jakarta – Panitia acara diskusi The People’s Water Forum (PWF) mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, Selasa (11/6/24).

Hal tersebut dilakukan pascapembubaran paksa kegiatan PWF yang dilakukan oleh sekelompok organisasi masyarakat (ormas) pada 20 hingga 22 Mei lalu di Denpasar, Bali.

Adapun perlindungan yang diajukan ke LPSK meliputi pemantauan terhadap laporan polisi, perlindungan kepada pelapor dan saksi, bantuan psikologis, medis, serta memberi rekomendasi kepada Polda Bali untuk segera menindaklanjuti laporan kepolisian yang diajukan pelapor.

Dilansir dari keterangan resmi Koalisi Bantuan Hukum Bali untuk Demokrasi, pembubaran kegiatan tersebut diduga melibatkan negara sebagai aktor dalam memobilisasi ormas.

Baca Juga  Marak Kekerasan Berbasis Gender Online, Ini Kata Pemerhati Perempuan

“Akibat represi ini, agenda yang sebelumnya direncanakan tidak dapat berjalan, sejumlah peserta termasuk perempuan dan lansia mengalami keluhan kesehatan karena diisolasi beberapa hari,” tulisnya.

Lebih lanjut, penyelenggara PWF mengaku tidak hanya dirugikan secara fisik, dan psikologis namun juga meteriil.

“Panitia mengalami luka akibat kontak fisik dengan massa ormas, serta kerugian materiil atas dirampasnya 4 buah karya seni,” tandasnya.

Reporter: Komang Ari