Denpasar | barometerbali – Keinginan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali untuk melaksanakan kampanye tanpa baliho dalam perhelatan Pilkada Serentak di Bali terkendala aturan.

Pasalnya, terkait larangan itu belum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, pihaknya bakal meminta kesepakatan dengan seluruh partai politik terkait larangan pemasangan baliho saat kampanye nanti.

“Kita bikin kesepakatan (dengan parpol). Mana yang dilanggar nanti ada aturan yang kita buat, kalau melanggar apa yang kita lakukan,” kata Lidartawan saat ditemui usai peluncuran Maskot dan Jingle, di Art Center, Jumat (5/7/24).

Baca Juga  'Sport Tourism' Tanpa Fasilitas itu Omong Kosong

Lebih lanjut, Ketua KPU Provinsi Bali itu menegaskan, meski di dalam PKPU nomor 2 tahun 2024 tidak ada satu pun nomenklatur yang disebut terkait larangan pemasangan baliho saat kampanye, Ia mengaku hal itu bisa dibuat aturan baru dengan kesepakatan bersama seluruh parpol.

“Aturan itu bisa menggunakan kesepakatan, kalau mereka (parpol) bisa tandatangani semua untuk tidak melakukan itu, mereka mau, kenapa gak,” tegas Lidartawan.

Sementara itu, mengenai sanksi Lidartawan menyebut itu akan disesuaikan dengan kesepakatan bersama seluruh parpol.

“Sanksinya kita bisa sepakati, misalkan diumumkan di Koran, TV, Radio, siapa-siapa yang melanggar. Kalau dia bilang itu konstituen melanggar, loh urusin konstituen saja tidak bisa apalagi urusin bangsa dan negara ini. Dia ndak dipercaya konstituen bagaimana mau jadi pemimpin. Kita uji sekarang betul gak,” tandasnya

Baca Juga  Operasi Pasar Murah Gerindra Bali Diserbu Warga

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali sejak pemilu hingga persiapan pilkada serentak ini, telah merancang dalam pelaksanaan kampanye nanti, pemasangan baliho ditiadakan.

Hal itu dinilai perlu untuk mengurangi penggunaan sampah plastik demi menjaga lingkungan hidup. Disamping itu juga sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Reporter: Yulius N

Editor: Ngurah Dibia