Wacanabali.com, Denpasar – Gubernur Koster menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti arahan Ketua Komite Percepatan Digitalisasi Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait percepatan transformasi digital pemerintahan daerah. Tindak lanjut tersebut akan dilakukan melalui rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh bupati dan wali kota se-Bali.

Pernyataan itu disampaikan Koster usai rapat perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di Jaya Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (26/02/2026). Ia menekankan pentingnya sinergi lintas kabupaten/kota agar implementasi digitalisasi berjalan seragam dan terintegrasi di seluruh Bali.

“Berdasarkan arahan tadi untuk digitalisasi pemerintahan daerah, nanti kami akan tindak lanjuti dengan mengadakan rakor bersama bupati dan wali kota se-Bali. Semua harus bergerak cepat dan terkoordinasi,” ujar Koster.

Baca Juga  Restorasi Besakih Dimulai, Koster Kembalikan Besakih ke Pakem

Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa Bali dipilih sebagai salah satu provinsi percontohan percepatan digitalisasi pemerintahan berbasis teknologi terintegrasi. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari transformasi besar tata kelola pemerintahan nasional, setelah Kabupaten Banyuwangi lebih dulu menjadi model awal implementasi.

Menurut Luhut, program ini akan mengintegrasikan sekitar 27 ribu aplikasi digital yang saat ini tersebar di berbagai instansi pemerintah ke dalam satu sistem terpadu berbasis government technology (GovTech) dengan dukungan kecerdasan buatan (AI). Integrasi tersebut diharapkan mampu menghapus tumpang tindih sistem serta mempermudah akses layanan publik.

“Kita ingin semua sistem terhubung dalam satu platform. Dengan AI, pelayanan akan lebih cepat, transparan, dan efisien. Tidak ada lagi aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri,” tegas Luhut.

Baca Juga  Tak Bisa Seenaknya di Bali, Gubernur Koster Atur Ulang Tata Tertib Wisatawan Asing

Ia menambahkan, implementasi program akan dilakukan secara bertahap sebelum peluncuran nasional pada Oktober 2026. “Banyuwangi dulu. Kemudian April nanti kita rencanakan implementasi di 200 kabupaten/kota,” jelasnya.

Pada tahap peluncuran nasional Oktober mendatang, pemerintah menargetkan 200 hingga 250 juta penduduk Indonesia telah memiliki identitas digital tunggal (single ID) yang terintegrasi dalam sistem. Identitas ini akan menjadi kunci akses berbagai layanan publik secara terpadu dan aman.