Wacanabali.com, Badung – Pemerintah Kabupaten Badung tengah menjajaki pengajuan pinjaman daerah tahap kedua kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk mendukung percepatan pembangunan sejumlah proyek strategis yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan underpass dari kawasan Gatot Subroto (Gatsu) Barat menuju Canggu.

Rencana pembiayaan tersebut dibahas Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, bersama jajaran manajemen PT SMI dalam pertemuan di Rumah Jabatan Bupati Badung, Puspem Badung, Kamis (27/8/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekda Badung IB Surya Suamba, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Luh Suryaniti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan I Made Agus Aryawan, sejumlah kepala OPD terkait, serta jajaran PT SMI.

Bupati Adi Arnawa mengatakan, komunikasi dengan PT SMI penting untuk memastikan kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis di Badung dapat direncanakan secara matang, baik dari sisi teknis maupun skema pembiayaannya.

“Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk membangun komunikasi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT SMI. Kami ingin memastikan kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis dapat direncanakan secara matang, baik dari sisi teknis maupun skema pembiayaannya,” ujar Adi Arnawa.

Baca Juga  Golkar Badung Prediksi Raih 11 Kursi Pileg 2024

Salah satu perhatian utama Pemkab Badung adalah rencana melanjutkan tembusan Jalan Gatot Subroto Barat menuju kawasan Canggu. Jalur tersebut memiliki tingkat kepadatan permukiman yang cukup tinggi, khususnya di wilayah Banjar Batu Culung, Kerobokan Kaja.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah mempertimbangkan pembangunan jalan bawah tanah atau underpass sebagai alternatif untuk mengurangi kebutuhan pembebasan lahan sekaligus meminimalkan potensi konflik sosial yang dapat muncul dalam pembangunan jalan baru.

“Untuk menghindari akses sosial di sepanjang Gatot Subroto Barat yang pemukimannya sangat padat, tidak menutup kemungkinan kami akan membuat jalan di bawah tanah (underpass) menuju Canggu dan sekitar,” tegasnya.

Pengembangan konektivitas Gatsu Barat-Canggu dinilai penting seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata di koridor Gatsu, Canggu hingga Munggu. Karena itu, Pemkab Badung tidak hanya mengkaji pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga menyiapkan skema pengelolaan lalu lintas dan pembiayaan yang berkelanjutan.

Baca Juga  DWP Badung Serahkan Paket Sembako kepada Pemangku di Pura Penataran Agung Pucak Mangu

Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Skema tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengendalikan kepadatan lalu lintas sekaligus menjadi sumber penerimaan yang mendukung pengembalian pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Pemkab Badung juga membuka peluang keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan jalur express berbayar tersebut. Sementara itu, akses jalan eksisting yang digunakan masyarakat tetap direncanakan tanpa pungutan.

Selain pembangunan jalan, Pemkab Badung juga memiliki sejumlah rencana strategis lain, termasuk pembangunan Stadion Internasional Multiguna. Untuk proyek tersebut, pemerintah daerah membuka peluang penggunaan skema sponsorship dan investasi swasta sehingga pembiayaannya tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga  Dihadapan Giri Prasta, Warga Pertanyakan Rencana Pembangunan TPS3R Sempidi

Sementara itu, Kepala Divisi Pembiayaan Publik PT SMI, Adri Asmoro, menyatakan pihaknya terbuka untuk mendiskusikan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik proyek dan kemampuan fiskal Kabupaten Badung.

“Kami melihat Kabupaten Badung memiliki kebutuhan infrastruktur yang cukup besar seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pariwisata. PT SMI terbuka untuk mendiskusikan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakter proyek, kemampuan fiskal daerah, serta prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan publik,” kata Adri Asmoro.

PT SMI selanjutnya mendorong Pemkab Badung untuk mematangkan berbagai aspek sebelum memasuki tahap pelaksanaan. Kajian teknis, regulasi, hingga kelayakan investasi menjadi sejumlah hal yang perlu disiapkan untuk memastikan proyek dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan.

Melalui penjajakan pembiayaan tahap kedua ini, Pemkab Badung berharap sejumlah proyek strategis yang dibutuhkan masyarakat dapat dipercepat, sekaligus tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan keberlanjutan pembiayaan.