Wacanabali.com, Badung — Pemerintah Kabupaten Badung memastikan sektor infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Kamis (3/9).

Rapat paripurna dipimpin Pimpinan DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, serta tenaga ahli DPRD Badung.

Dalam rapat tersebut, Bupati Adi Arnawa menjelaskan penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026 dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan kondisi daerah yang tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan, kerangka ekonomi, maupun kondisi keuangan daerah.

Penyesuaian anggaran dilakukan agar pelaksanaan program kerja pada sisa tahun anggaran 2026 dapat berjalan lebih lancar, efektif dan efisien, sekaligus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Baca Juga  Sekda Arnawa Buka Pelatihan RPJPD, RPJMD dan Renstra Badung 2024

“Secara umum, belanja daerah mengalami peningkatan. Yang paling penting adalah kita tetap menjaga belanja infrastruktur di posisi yang signifikan. Ini luar biasa sebagai bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif,” ujar Adi Arnawa seusai rapat.

Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah dirancang mencapai Rp10,50 triliun lebih. Angka tersebut meningkat sekitar Rp170 miliar atau 1,65 persen dibandingkan APBD Induk 2026 yang sebesar Rp10,33 triliun lebih.

Peningkatan pendapatan tersebut antara lain ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dirancang mencapai Rp9,71 triliun. Sementara pendapatan transfer dirancang sebesar Rp787,82 miliar lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3 miliar.

Dari sisi belanja, Pemkab Badung merancang belanja daerah sebesar Rp13,08 triliun lebih atau tepatnya Rp13.089.787.587.855. Angka ini meningkat 13,56 persen dibandingkan APBD Induk 2026.

Postur belanja tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp6,27 triliun, Belanja Modal Rp4,82 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp129,09 miliar, serta Belanja Transfer sebesar Rp1,86 triliun.

Baca Juga  Jangan Jual Murah Pariwisata Bali!

Sementara dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp1,19 triliun. Selain itu, terdapat pembiayaan utang atau pinjaman daerah sebesar Rp1,97 triliun yang dialokasikan khusus untuk pembangunan jalan.

Pemkab Badung juga mengarahkan anggaran pada sejumlah sektor vital. Untuk Pendidikan Inklusif dan Berdaya Saing dialokasikan Rp723,75 miliar, peningkatan derajat kesehatan Rp399,14 miliar, pelestarian adat, tradisi dan seni budaya Rp312,91 miliar, serta penguatan pengelolaan persampahan sebesar Rp331,49 miliar.

Namun, porsi yang cukup besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur terpadu, khususnya penyelenggaraan jalan. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp2,74 triliun.

Secara akumulatif, alokasi untuk infrastruktur tersebut disebut menyerap 59,23 persen dari total belanja daerah. Besarnya perhatian terhadap infrastruktur tidak terlepas dari berbagai persoalan yang dihadapi Badung, terutama berkaitan dengan sektor pariwisata dan lalu lintas.

Baca Juga  Bupati Giri Prasta Ajak Sameton Pasek Kayu Selem Songan Bersatu Jaga Tradisi Bali

Adi Arnawa mengatakan pemerintah bersama DPRD Badung berupaya merespons persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya persoalan kemacetan yang kerap menjadi sorotan publik, termasuk di media sosial.

“Eksekutif dan legislatif hadir bersama untuk menyikapi berbagai problema di Kabupaten Badung, khususnya penanganan kepariwisataan. Isu infrastruktur, dalam hal ini kemacetan, menjadi isu yang paling sering muncul di media sosial,” tegasnya.

Menurutnya, peningkatan anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan di lapangan. Infrastruktur dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi Badung.

“Dari performa APBD ini terlihat jelas bahwa eksekutif dan legislatif berkomitmen menyelesaikan atau meminimalkan permasalahan yang ada dengan memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur kepariwisataan,” pungkas Adi Arnawa.