Wacanabali.com, Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan agenda Progres Program APBN dan Non-APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Bali. Rapat diikuti Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual melalui Zoom, Rabu (30/9) malam.

Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong percepatan program perumahan.

Dukungan tersebut salah satunya melalui surat imbauan Gubernur Bali kepada seluruh bupati dan wali kota se-Bali agar turut mendukung percepatan pelaksanaan program perumahan.

Lilik menyampaikan, program bantuan perumahan di Bali menunjukkan peningkatan. Pada 2025, tercatat sebanyak 31 unit, sedangkan pada 2026 target bantuan meningkat menjadi 4.184 unit.

Baca Juga  Pemprov Bali Serahkan 106 Sertifikat HaKI

Dari target tersebut, sebanyak 387 unit telah rampung 100 persen. Sementara itu, Surat Keputusan (SK) penerima bantuan yang telah terealisasi mencapai 1.410 unit.

Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar tiga bulan, pemerintah daerah dan pihak terkait didorong melakukan percepatan agar target program dapat tercapai.

“Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali,” ujar Lilik.

Selain program bedah rumah, pemerintah juga menjalankan pembangunan rumah susun. Salah satunya berupa satu tower rumah susun di Denpasar yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja seni. Rusun tersebut memiliki tipe 36 dengan jumlah 60 unit.

Dari program Kementerian PKP di luar APBN, Bali juga mendapat target Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi sebanyak 1.114 unit pada 2026.

Baca Juga  HUT ke-3 Forgas Bali, Giri Prasta Dorong Adat dan Tradisi Tetap Menjadi Jati Diri Bali

Sementara itu, program Kredit Program Perumahan (KPP) di Bali mencatat realisasi hingga 99,9 persen dengan nilai penyaluran sekitar Rp1,003 triliun.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi pelaksanaan KUR Perumahan di Bali. Menurutnya, Bali menjadi salah satu daerah dengan tingkat penyaluran KUR Perumahan yang tinggi.

Bahkan, BPD Bali berada di posisi kedua dalam penyaluran KUR Perumahan. Program tersebut juga mendapat respons positif dari masyarakat Bali, salah satunya karena suku bunga KUR Perumahan ditetapkan sebesar 5 persen sejak awal hingga lunas.

Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan keberhasilan Bali tidak hanya terlihat dari KUR Perumahan, tetapi juga dari penyaluran KUR untuk sektor lainnya.

Baca Juga  Ultah Kaisar Jepang! Koster Bersulang Pererat Hubungan Kerjasama

Koster menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas berbagai program perumahan yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat Bali, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu.

“Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu,” kata Koster.

Koster juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program bedah rumah. Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membantu menyelesaikan persoalan hunian yang dihadapi masyarakat Bali.

Kredit Program Perumahan (KPP) sendiri merupakan pembiayaan bersubsidi dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki maupun melakukan renovasi rumah.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda dan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Made Aryati.