Wacanabali.com, Denpasar – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian dana transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Adi Arnawa menyampaikan masukan mengenai kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Bali, khususnya infrastruktur yang mendukung konektivitas dan daya saing pariwisata.

“Intinya, kami di daerah sangat berharap kunjungan Banggar ini dapat memperjuangkan pembiayaan terkait penanganan infrastruktur di Bali. Infrastruktur sangat berdampak terhadap peningkatan daya saing pariwisata kami yang sampai hari ini menjadi salah satu lokomotif ekonomi Bali,” ujar Adi Arnawa.

Menurutnya, Kabupaten Badung memiliki posisi strategis dalam perekonomian Bali. Tingginya aktivitas ekonomi dan pariwisata, terutama di wilayah Badung Selatan, turut meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur sekaligus penanganan kemacetan.

Baca Juga  Virus Nipah Merebak di India, Kadispar Bali: Kami Siaga

Saat ini, Pemkab Badung tengah membangun sejumlah ruas jalan strategis dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,8 triliun melalui skema pinjaman daerah. Pembangunan tersebut diarahkan untuk mengatasi titik-titik kemacetan atau bottleneck sekaligus memperkuat konektivitas kawasan pariwisata.

Adi Arnawa berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pembangunan infrastruktur strategis di daerah.

Dukungan tersebut, kata dia, tidak hanya dalam bentuk tambahan transfer ke daerah, tetapi juga melalui kebijakan serta fasilitasi pembiayaan, terutama bagi pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan jalan nasional dan kawasan destinasi pariwisata.

 

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi konstitusional Banggar DPR RI di bidang anggaran.

Kunjungan bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan APBN di daerah, transfer ke daerah, kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, perpajakan, serta pengelolaan keuangan daerah.

Syarief mengatakan, kebijakan transfer ke daerah pada 2026 diarahkan pada belanja yang produktif, terukur, dan akuntabel. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung pelayanan dasar, daya saing daerah, ketahanan pangan, serta prioritas pembangunan nasional.

Baca Juga  Jalan Lingkar Ceningan Ditingkatkan 3,7 Kilometer, Akses Pelabuhan dan Destinasi Wisata Makin Nyaman

Ia juga menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah dana transfer memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Syarief menyampaikan bahwa ekonomi Bali pada triwulan II 2026 tumbuh 5,78 persen secara tahunan atau year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.

Meski demikian, struktur ekonomi Bali masih cukup bergantung pada sektor akomodasi dan makan minum yang berkontribusi sekitar 21,91 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Karena itu, diversifikasi ekonomi dinilai penting, termasuk melalui penguatan UMKM, pertanian, ekonomi kreatif, dan sektor lainnya guna memperkuat ketahanan ekonomi Bali.

Sejumlah persoalan juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut, mulai dari pengendalian inflasi, konektivitas dan kemacetan, kualitas infrastruktur, pengelolaan sampah dan lingkungan, ketersediaan air, hingga perluasan manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal.

Baca Juga  Badung Matangkan Strategi Transformasi Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Selain itu, pembahasan turut mencakup penguatan penerimaan negara, kepatuhan wajib pajak, integrasi data pemerintah pusat dan daerah, serta fasilitasi ekspor produk UMKM dan industri kreatif.

Syarief menegaskan, APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 perlu diarahkan sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah melalui belanja produktif, penguatan konektivitas, pelayanan dasar, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, serta pengembangan sektor ekonomi di luar pariwisata.

“Kami berharap kunjungan kerja ini dapat menghasilkan informasi, evaluasi, dan rekomendasi yang konkret bagi Badan Anggaran DPR RI, khususnya dalam memperkuat efektivitas transfer ke daerah serta sinkronisasi APBN dan APBD,” pungkas Syarief.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI beserta jajaran, perwakilan Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai, Kekayaan Negara, Perbendaharaan Provinsi Bali, Bank Indonesia, serta para bupati dan wali kota se-Bali. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I.B. Surya Suamba.