Wacanabali.com, Jakarta – Anggota DPR RI, I Nyoman Parta, turut menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penandatanganan usulan yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI tersebut berlangsung dalam rapat di Ruang Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Parta menegaskan bahwa keikutsertaannya menandatangani usulan HMP tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, HMP merupakan hak konstitusional untuk menyampaikan usul dan pendapat yang dijamin Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Dan HMP sendiri merupakan hak DPR sebagai lembaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2).

Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 dimana DPR diberi ruang untuk menyatakan pendapat atas dugaan bahwa Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat jabatannya.

“Bagi saya, alasan mengusulkannya sederhana. Jika keabsahan dokumen yang dipakai untuk membuktikan syarat pendidikan seorang calon wakil presiden telah dipersoalkan dalam dua putusan pengadilan, DPR perlu meminta penjelasan yang dapat diperiksa publik. Dokumen apa yang dipakai KPU saat verifikasi? Atas dasar apa surat penyetaraan diterbitkan? Adakah bukti kelulusan yang dapat diuji? Pertanyaan itu layak dijawab dengan dokumen dan keterangan resmi,” kata Parta dalam keterangan resminya, Rabu (11/11).

Baca Juga  Keren! Pernikahan Anak Anggota DPR RI Bali Ini Nihil Plastik Sekali Pakai

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menjelaskan, usulan HMP ini juga tidak terlepas dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang menyatakan bahwa tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA atau sederajat.

Selain itu, kata Parta, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 secara tegas menyatakan Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 batal serta mewajibkan tergugat mencabutnya. MA menilai penerbitan surat itu melanggar asas kecermatan karena dokumen yang dipakai tidak membuktikan bahwa jenjang pendidikan yang bersangkutan telah ditamatkan.

Baca Juga  PDIP Pimpin Suara Sementara Caleg DPR RI

Meski demikian, Parta berpandangan bahwa DPR tetap harus menguji bukti dan menjelaskan dasar sikapnya melalui mekanisme konstitusional. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, proses pemakzulan memiliki tahapan dan pembagian kewenangan yang jelas.

Untuk membawa pendapat DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK), diperlukan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, dengan ketentuan rapat tersebut dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR. Selanjutnya, MK akan memeriksa dan menguji pendapat DPR tersebut.

Apabila MK menyatakan bahwa dasar konstitusional pemakzulan terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR kemudian mengambil keputusan setelah memberikan kesempatan kepada Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan.

Baca Juga  Viral Soal 'Gibran Effect', Nyoman Parta Tak Khawatir Suara Bali Terbelah

“Karena itu, saya ingin DPR meminta KPU menjelaskan verifikasi pencalonan, meminta kementerian menerangkan dasar penerbitan surat penyetaraan, dan memberi Gibran ruang untuk menyampaikan penjelasan serta bukti yang dimilikinya. Kepada publik, DPR harus bisa menjelaskan dokumen apa yang diperiksa, fakta apa yang terbukti, dan dasar hukum apa yang dipakai untuk mengambil sikap,” jelasnya.

Parta menilai, perdebatan mengenai pihak yang harus dipercaya sudah terlalu banyak menyita energi. Menurutnya, DPR kini perlu mengarahkan perhatian pada persoalan yang lebih konkret, yakni bukti pemenuhan syarat pendidikan dan pertanggungjawaban negara atas proses verifikasi setelah surat penyetaraan tersebut dibatalkan.

“Kita sudah terlalu lama menghabiskan tenaga untuk memperdebatkan siapa yang harus dipercaya. Sekarang DPR harus menjawab pertanyaan yang lebih konkret. Dengan bukti apa syarat pendidikan itu dinyatakan terpenuhi, dan bagaimana negara mempertanggungjawabkan verifikasinya setelah surat penyetaraan tersebut dibatalkan?” ujar Parta.

 

Reporter: Yulius N