Diduga Manipulasi Harga Saham dan Waran, Tiga Tersangka Ditahan OJK
Wacanabali.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menahan tiga tersangka dugaan tindak pidana pasar modal terkait manipulasi perdagangan Waran Seri I dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Praktik yang diduga melibatkan empat orang tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial JF alias O, FS, dan S yang berstatus sebagai karyawan swasta. Penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK melakukan penahanan terhadap ketiganya pada Senin (16/11/2026).
Selanjutnya, para tersangka ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk kepentingan penyidikan.
OJK menjelaskan, penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu pertimbangannya adalah adanya kekhawatiran para tersangka tidak kooperatif sehingga berpotensi menghambat kelancaran proses penyidikan.
Sementara itu, satu tersangka lainnya berinisial TGB alias T, yang merupakan karyawan swasta pada salah satu perusahaan sekuritas, saat ini sedang menjalani proses hukum dalam perkara lain yang ditangani oleh Polda Metro Jaya.
Keempat tersangka diduga terlibat dalam praktik manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, maupun harga efek di BEI.
Dugaan manipulasi tersebut terjadi dalam aktivitas perdagangan pada 29 Mei 2023. Adapun efek yang menjadi objek perkara meliputi Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta tiga waran terstruktur, yakni ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga membeli identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek. Mereka juga diduga melakukan pendanaan transaksi melalui rekening bank milik pihak lain.
Penggunaan identitas dan rekening pihak lain tersebut diduga menjadi bagian dari rangkaian praktik manipulasi perdagangan yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal. Perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan sejak Mei 2026.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
OJK menegaskan bahwa penahanan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mendukung kelancaran proses penyidikan. Meski demikian, proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta menghormati hak-hak para tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, guna memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten.
Langkah penegakan hukum ini menjadi bagian dari reformasi OJK dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal. Upaya tersebut diarahkan untuk menciptakan perdagangan efek yang transparan, teratur, wajar, dan efisien, sekaligus menjaga integritas industri pasar modal, meningkatkan perlindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.

Tinggalkan Balasan