Perkuat Posyandu hingga Tingkat Banjar, Pemprov Bali Siapkan Dukungan Anggaran Lebih Besar
Wacanabali.com, Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen memperkuat peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat hingga tingkat banjar. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, serta rencana penambahan alokasi anggaran pada 2027.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Posyandu Nasional Tingkat Provinsi Bali Tahun 2026 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Denpasar, Rabu (18/11).
Putri Koster menegaskan, transformasi Posyandu saat ini tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan, seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Posyandu kini diarahkan untuk mengambil peran lebih luas melalui pelaksanaan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Enam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, serta sosial.
Menurutnya, perluasan peran tersebut harus diikuti dengan peningkatan kapasitas kader melalui pembinaan secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa. Dengan demikian, seluruh kader memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan program dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mendorong Posyandu agar menjadi pusat pendataan kebutuhan dan persoalan masyarakat. Berbagai temuan di lapangan selanjutnya dapat disampaikan kepada kepala desa atau perbekel untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Putri Koster menyebutkan, Posyandu di Bali memiliki keunggulan karena berbasis banjar sehingga jangkauan pelayanannya dekat dengan masyarakat. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan warga secara lebih cepat, tepat, dan menyeluruh.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan program, Pemerintah Provinsi Bali juga merencanakan peningkatan anggaran untuk TP Posyandu, TP PKK, dan Dekranasda pada 2027.
Dari sebelumnya masing-masing mendapatkan alokasi Rp10 miliar, anggaran tersebut direncanakan meningkat menjadi Rp15 miliar untuk masing-masing organisasi.
Putri Koster menjelaskan, peningkatan anggaran tersebut harus diikuti dengan tanggung jawab dan efektivitas pelaksanaan program. Sebanyak 80 persen anggaran akan diarahkan untuk kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat, sedangkan 20 persen digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional organisasi.
“Tentu kepercayaan ini harus kita jaga. Sebanyak 80 persen anggaran akan langsung diarahkan untuk pelaksanaan program, sedangkan 20 persen digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional,” ujarnya.
Selain penguatan pelayanan dasar, Putri Koster juga mengajak TP Posyandu kabupaten/kota untuk berperan aktif menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan Bali. Salah satunya melalui gerakan penanaman bunga khas daerah dengan melibatkan masyarakat.
Ia mencontohkan Kabupaten Badung yang memiliki bunga jepun sebagai salah satu identitas daerah. Menurutnya, identitas daerah dapat diperkenalkan melalui gerakan penanaman bunga khas secara masif sehingga masyarakat turut mengenali dan menjaga kekhasan wilayahnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Maryani, menyampaikan apresiasi terhadap kiprah TP Posyandu Provinsi Bali dalam memperkuat koordinasi dan pembinaan kader secara berjenjang.
Gubernur menyebutkan, Bali memiliki 4.791 Posyandu yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Jumlah tersebut menjadi potensi besar dalam memperluas jangkauan pelayanan dasar hingga tingkat banjar, dusun, dan lingkungan.
Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Posyandu mengalami transformasi dengan memperluas perannya dalam mendukung enam bidang SPM.
Gubernur menegaskan, transformasi Posyandu tidak boleh berhenti pada penguatan administrasi kelembagaan. Hal tersebut harus diwujudkan melalui peningkatan kapasitas kader, penguatan koordinasi lintas sektor, serta dukungan perencanaan dan penganggaran yang berkelanjutan.
Keberhasilan transformasi Posyandu, lanjutnya, tidak cukup diukur dari jumlah kelembagaan yang terbentuk maupun banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Hal terpenting adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses pelayanan dasar dan kesejahteraan keluarga.
Sementara itu, Ketua Panitia, Komang Sriani, menyampaikan bahwa transformasi Posyandu menjadi langkah penting untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Ia berharap peringatan Hari Posyandu Nasional menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan dan mendorong inovasi pelayanan Posyandu di Bali.
Dalam kesempatan tersebut, Ny. Putri Koster didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bali juga menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Lomba Tim Posyandu Tingkat Provinsi Bali Tahun 2026.
TP Posyandu Kabupaten Tabanan berhasil meraih juara I, disusul Kabupaten Buleleng sebagai juara II dan Kabupaten Gianyar sebagai juara III. Para pemenang memperoleh uang pembinaan masing-masing sebesar Rp15 juta untuk juara I dan Rp10 juta untuk juara II.
Penghargaan juga diberikan kepada pemenang lomba telajakan. Desa Besan, Kabupaten Klungkung, meraih juara I, disusul Desa Belimbingsari, Kabupaten Jembrana, sebagai juara II dan Desa Serampingan, Kabupaten Gianyar, sebagai juara III.
Selain itu, penghargaan turut diserahkan kepada para pemenang lomba Posyandu PSPS dan PSBS sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, dan dukungan anggaran berkelanjutan, transformasi Posyandu berbasis enam bidang SPM diharapkan semakin optimal dalam mendekatkan pelayanan dasar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.

Tinggalkan Balasan