Wacanabali.com, Jakarta – Komisi III DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam pengambilan keputusan tingkat I, Rabu (18/11/2026). RUU tersebut dijadwalkan akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026).

Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, menyampaikan sejumlah poin penting yang diatur dalam RUU tersebut. Salah satunya, mekanisme perampasan aset yang akan dilakukan berdasarkan putusan pidana maupun tanpa melalui putusan pidana dalam kondisi tertentu.

Menurut Parta, aturan ini mencakup sejumlah tindak pidana, di antaranya korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Ia mencontohkan kasus investasi bodong yang kerap menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Selama ini, korban sering kesulitan mendapatkan kembali uang atau aset yang telah diserahkan kepada pelaku.

“Contoh yang terakhir ini adalah seringnya masyarakat menjadi korban investasi bodong. Pelakunya susah disentuh dan harta korbannya tidak bisa dipulihkan,” jelas Parta.

Poin berikutnya berkaitan dengan jenis aset yang dapat dirampas negara. Meliputi aset hasil tindak pidana, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana melakukan kejahatan, barang temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana, hingga aset sah milik pelaku yang dapat digunakan untuk membayar kerugian sebesar nilai aset yang dirampas.

Parta juga menjelaskan adanya mekanisme perampasan aset tanpa melalui proses pidana atau putusan pengadilan terhadap pelaku dalam kondisi tertentu. Di antaranya apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, mengalami sakit permanen, atau melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya.

“Selama ini kalau tersangka sudah meninggal, kasusnya tidak dilanjutkan. Kali ini, walaupun tersangka atau terdakwanya meninggal, asetnya tetap bisa dirampas. Begitu juga jika tersangkanya sakit permanen atau melarikan diri dan tidak ditemukan keberadaannya,” ungkapnya.

Selain mekanisme perampasan, RUU tersebut juga mengatur pembentukan badan pengelola aset hasil tindak pidana. Lembaga ini nantinya bertugas mengamankan, memelihara, menilai, menjual, serta memanfaatkan aset yang telah disita atau dirampas.

Menurut Parta, pembentukan badan tersebut diperlukan untuk mengatasi persoalan pengelolaan barang sitaan yang selama ini kerap mengalami penurunan nilai, berkurang jumlahnya, hingga kesulitan dalam pemeliharaan.

“Selama ini sering sekali ada persoalan ketika lembaga peradilan melakukan penyitaan. Hasil sitaan itu sering menjadi persoalan, jumlahnya berkurang, nilainya menjadi sangat kecil, maupun perawatannya mengalami kesulitan,” ujarnya.

Melalui badan pengelola aset, diharapkan nilai aset hasil tindak pidana dapat tetap terjaga sehingga proses pengembalian kerugian negara maupun pemulihan aset dapat berjalan lebih optimal.

Lebih lanjut, Parta menyebut RUU tersebut juga memuat ketentuan mengenai ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kritik, dorongan, dan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset hingga mencapai keputusan tingkat I di Komisi III DPR RI.

“Terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam terwujudnya undang-undang ini, yang telah memberikan kritik, tuntutan, dan dorongan agar undang-undang ini dapat ditetapkan,” tutupnya.

 

Reporter: Yulius N