Wacanabali.com, Denpasar – Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) dari Ordo Fratrum Minorum (OFM) Papua mendokumentasikan sejumlah peristiwa terkait kehadiran militer di tanah Papua yang sangat memprihatinkan. Peristiwa tersebut diulas dalam buku berjudul “Seri Memoria Passionis”.

Salah satu penulis, Alexandro Rangga menjelaskan bahwa buku Seri Memoria Passionis yang mereka tulis tidak terlepas dari fakta-fakta mengenai kekerasan yang dilakukan militer sepanjang tahun 2025.

Menurut Imam Katolik dari Ordo Fratrum Minorum (OFM) di Papua itu, kekerasan terjadi karena pemerintah Republik Indonesia menggunakan pendepakan militeristik untuk menjalankan pembangunan di tanah Papua.

“Dan itu berdampak pada krisis kemanusiaan di tanah Papua,” ujar pria yang akrab disapa Pater Sandro saat diskusi buku seri Memoria Passionis No. 44 di Rumah Sinergi Renon, Denpasar, Rabu (2/9/2026).

Kata Pater Sandro, ketika pemerintah Indonesia mengamankan pembangunan di tanah Papua, maka yang terjadi adalah konflik bersenjata.

“Ketika konflik terjadi, di satu sisi militer itu mengokupasi, mengambil alih fasilitas-fasilitas publik, seperti rumah sakit, sekolah, bahkan juga gereja-gereja untuk jadi pos militer,” jelas Pater Sandro.

Situasi ini membuat banyak orang Papua akhirnya kehilangan hak atas tanah mereka sendiri.

Akibatnya terjadi gelombang pengungsi yang sangat besar di Papua. Saat ini sudah mencapai 102.000 pengungsi internal.

“Jadi, misalnya pengungsi dari Nduga lari ke Wamena, dari Intan Jaya lari ke Nabire, dan sebagainya, macam begitu. Dan itu tersebar di beberapa titik yang ada di Papua,” imbuh Pater Sandro.

Menurutnya, pendekatan militer ini sebetulnya tidak tepat digunakan untuk masyarakat Papua. Pasalnya orang Papua punya pengalaman traumatis yang sangat panjang dengan militer Indonesia.

“Dimana mereka dari generasi ke generasi mewarisi cerita-cerita lisan tentang kekejaman militer Indonesia. Bagaimana nenek mereka dibunuh, ibu mereka diperkosa, dibantai, dan sebagainya,” tegas Pater Sandro.

Kata Pater Sandro, jika ditanya pendekatan yang paling baik adalah pendekatan dialog Jakarta – Papua. Baginya pendekatan ini masih relevan untuk menyelesaikan konflik Papua.

“Karena ketika terjadi dialog Jakarta-Papua, sebenarnya negara secara informal itu mengakui bahwa Papua itu negara, sehingga dia duduk secara sejajar dengan Jakarta sebagai representasi dari sehingga mereka tidak mau di satu sisi,” tandas Pater Sandro.

Sementara, penyelenggara diskusi Yosep Yulius Diaz mengakui bahwa persoalan Papua sangat kompleks. Namun ia sepakat bahwa hanya dengan dialog semua permasalahan itu bisa selesai.

Karena itu, mantan Ketua Flobamora Bali itu menegaskan bahwa pentingnya melihat persoalan ini secara lebih terbuka dan mengedepankan dialog.

“Kalau kita ingin ada kedamaian dan keadilan, salah satunya melalui dialog dan menjaga keutuhan ciptaan, seperti yang disampaikan Pastor,” jelasnya.

Reporter: Yulius N