Wacanabali.com, Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat tata kelola Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Tim Penggerak PKK, dan Posyandu. Penguatan ketiga lembaga tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan keluarga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Komitmen itu disampaikan Koster saat membuka Rapat Penguatan Tata Kelola Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Kamis (22/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, penguatan kelembagaan dan sinergi program menjadi perhatian untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemprov Bali telah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp10 miliar untuk Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu. Dengan demikian, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp30 miliar untuk mendukung pelaksanaan program dan penguatan peran ketiga lembaga tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian, menekankan pentingnya tata kelola kelembagaan yang sesuai dengan regulasi. Ia juga menyoroti perlunya memperkuat kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar program yang dijalankan dapat semakin terarah dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Rapat tersebut melibatkan perwakilan dari 178 kabupaten/kota dan menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi antardaerah. Sejumlah agenda yang dibahas meliputi penguatan sinergi program, percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan perajin lokal untuk meningkatkan daya saing produk daerah.

Melalui penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu semakin optimal menjalankan perannya. Upaya ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas keluarga, memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.