Wacanabali.com, Badung – Pemerintah Kabupaten Badung menyiapkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp150 miliar secara bertahap hingga 2029 untuk memperkuat pelayanan air bersih, khususnya di wilayah Badung Selatan. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan pasokan air bersih seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pesatnya pembangunan di kawasan tersebut.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, saat menyampaikan jawaban dan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Senin (9/11/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, tersebut membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni RAPBD Tahun Anggaran 2027, penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dalam tanggapannya, Bupati Adi Arnawa menjelaskan bahwa tambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp150 miliar akan dialokasikan secara bertahap selama periode 2027–2029. Untuk tahun 2027, pemerintah daerah menyiapkan alokasi awal sebesar Rp37 miliar.

Baca Juga  Percepat Infrastruktur dan Atasi Kemacetan, Bupati Adi Arnawa Matangkan Pinjaman Daerah

Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meningkatkan kapasitas produksi dan jaringan distribusi, serta mengkaji diversifikasi sumber air baku melalui penerapan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau pengolahan air laut menjadi air bersih.

Menurut Adi Arnawa, kebutuhan air baku untuk mengoptimalkan pelayanan di wilayah Badung Selatan saat ini mencapai 2.000 liter per detik. Namun, kapasitas yang tersedia baru sekitar 800 liter per detik sehingga masih terdapat kekurangan pasokan yang perlu segera diatasi.

“Kebutuhan debit air baku untuk mengoptimalkan layanan di Badung Selatan mencapai 2.000 liter per detik, namun saat ini baru terpenuhi sekitar 800 liter per detik. Penambahan kapasitas produksi menjadi prioritas kami,” jelasnya.

Usai rapat paripurna, Bupati Adi Arnawa kembali menegaskan bahwa kebutuhan air bersih di Badung Selatan akan terus meningkat seiring masifnya pembangunan infrastruktur dan tingginya minat investasi. Karena itu, menurutnya, diperlukan diversifikasi sumber air agar ketergantungan terhadap sumber air yang ada dapat dikurangi.

Baca Juga  Atasi Macet Gatsu Barat–Canggu, Pemkab Badung Kaji Pembangunan Terowongan Bawah Tanah

“Apapun rumusnya, kalau tanpa diversifikasi tentu kita akan terus mengalami defisit. Penyertaan modal bertahap Rp150 miliar hingga 2029 dengan alokasi awal Rp37 miliar di 2027 sangat tepat untuk penambahan jaringan pemanfaatan air permukaan Tukad Mati di Estuari Dam,” tegasnya.

Selain pemanfaatan air permukaan Tukad Mati, Perumda Air Minum Tirta Mangutama juga tengah memproses perizinan dan analisis lingkungan untuk pengolahan air laut menggunakan teknologi SWRO dengan menggandeng pihak profesional.

“Secara paralel, PDAM juga sedang memproses perizinan dan analisa lingkungan untuk mengolah air laut dengan teknologi SWRO bekerja sama dengan pihak profesional. Mudah-mudahan pada tahun 2027 mendatang krisis air bersih ini bisa segera diatasi,” tambahnya.

Selain persoalan air bersih, dalam jawaban terhadap pandangan umum fraksi, Bupati juga memaparkan sejumlah kebijakan strategis dalam RAPBD 2027. Di antaranya, perubahan skema pembangunan jalan dari pembebasan lahan terbuka menjadi pembangunan terowongan (tunnel) guna meminimalkan dampak sosial di masyarakat. Tahap awal pada 2027 akan difokuskan pada penyusunan studi kelayakan, dokumen lingkungan, serta pembebasan lahan akses masuk dan keluar.

Baca Juga  Parwata Harapkan Pemilu 2024 di Badung Demokratis

Pemkab Badung juga memperkuat mitigasi banjir melalui ekskavasi rutin alur Tukad Mati sepanjang lima kilometer serta memperluas jangkauan operasional Tim Jaga Wisata untuk menjaga ketertiban di kawasan destinasi strategis.

Sementara itu, penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara direncanakan sebesar Rp150 miliar untuk memperluas penjaminan kredit bagi pelaku UMKM yang memiliki usaha produktif tetapi terkendala agunan. Adapun pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan ketentuan perundang-undangan nasional terbaru tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemkab Badung berharap program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa ketersediaan air bersih yang memadai dan berkelanjutan.