Denpasar – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali I Putu Agus Tirta Suguna, SH menyebut dipecatnya I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK), sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tidak akan menggugurkan status pencalonannya saat ini sebagai Calon DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Bali.

“Proses Pencalonan saat ini tidak ada ranah kesana (Pengguguran status, red) jadi status pencalonan saat ini sudah memenuhi syarat yang sudah mereka lakukan,” ujarnya kepada wartawan di Denpasar, Jumat (2/2/24).

Lebih lanjut Agus menjelaskan semua kembali ke masyarakat mau memilih atau tidak Arya Wedakarna di Pemilu 2024.

“Statusnya tidak bisa digugurkan, tapi kembali kepada masyarakat apakah terpilih kembali atau tidak, kalau dari bawaslu sendiri apa proses yang sudah berjalan saat ini itu yang kita awasi,” sambungnya.

Baca Juga  Tanggapi Statement Viral AWK, MUI Bali Ingatkan Jaga Keutuhan NKRI

Terakhir ia menyebut yang bisa menggugurkan status pencalonan jika AWK terjerat dalam kasus hukum.

“Status tersebut gugur jika yang bersangkutan (AWK, red) tersangka dengan pidana baru bisa memberatkan dari calon tersebut tapi untuk pemecatan tidak ada regulasi yang mengatur hal tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu saat diwawancarai AWK menanggapi pemecatannya dengan santai, bahkan ia tidak malu jika dirinya dipecat sebagai anggota DPD.

“Intinya saya tidak malu dipecat dari DPD RI,” ujarnya Jumat (2/2/24).

Lebih lanjut politisi kelahiran 23 agustus 1980 ini menjelaskan dirinya tidak malu dipecat sebagai DPD lantaran membela agama Hindu dan masyarakat Bali.

“Tidak malu karena laporkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), kan yang saya bela agama Hindu dan masyarakat Bali,” pungkasnya.

Baca Juga  Jika "Inkracht" Bersalah, Suara Pemilih AWK Terancam Sia-Sia

Diketahui ramai di media sosial perihal cuplikan video sidang pembacaan keputusan dari BK DPD RI yang dibacakan Made Mangku Pastika.

Dimana, dalam video tersebut senator Bali Arya Wedakarna diberhentikan karena terbukti melanggar sumpah jabatan dan kode etik atau tata tertib DPD RI.

Hal ini disampaikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3 dengan sanksi berat pemberhentian tetap sebagai anggota DPD RI.

Reporter: Dewa Fathur