Jembrana – Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali dari Partai Amanat Nasional (PAN) Ni Made Sri Yogi Lestari siap memperjuangkan penyelesaian konflik lahan masyarakat Gilimanuk yang hingga saat ini belum usai.

Hal tersebut disampaikan saat bertemu dengan masyarakat Gilimanuk, Jumat 2 Februari 2024. Salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat Gilimanuk dalam pertemuan tersebut adalah penyelesaian konflik lahan yang tengah dihadapi.

Kepada wacanabali.com, srikandi muda Bali itu mengatakan permasalahan bermula ketika janji kampanye Bupati untuk penyerahan SHM. Namun hingga saat ini janji tersebut belum terealisasi.

“Jadi persoalan sebenarnya bermula dari Janji kampanye Bupati untuk penyerahan SHM kepada masyarakat yang terdata. Sekitar 8 Hektar yang telah menjadi pemukiman. Tujuannya agar masyarakat tidak membayar double uang sewa dan usaha,” ujarnya kepada wacanabali.com, Rabu (7/2/24).

Baca Juga  Sri Yogi Lestari: Soal Green Campaign dan Dilema Politik

Caleg DPR RI partai PAN itu menyebut dirinya sempat menerima masyarakat Gilimanuk saat datang ke Jakarta untuk menuntut kepastian atas tanah mereka. Pasca itu sudah dilakukan advokasi untuk namun belum ditindaklanjuti.

“Saat saya masih di Jakarta, sempat menerima perwakilan dari Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk (AMPTG) yang bersepeda ke Jakarta untuk menuntut kepastian,” sebutnya.

“Dan sudah diadvokasikan melalui Tim Hukum yang siap merealisasikan via ATR BPN. Dan hanya tinggal menunggu list nama-nama masyarakat yang memberi kuasa. Namun belum ada follow up dari perwakilan aliansi,” sambungnya.

Hari ini sejalan dengan pemilu 2024, Titik Wijayaningsih yang juga bagian dari AMPTG maju sebagai Caleg DPRD Kabupaten Jembrana. Dengan visi memperjuangkan janji kampanye yang dijanjikan oleh Bupati dan belum terealisasi hingga masa jabatannya usai.

Baca Juga  Sugawa Korry dan Demer Potensi Golkar Bali untuk DPR RI 

Sri Yogi Lestari sebagai Caleg DPR RI, akan memfasilitasi aspirasi dari Caleg DPRD Kabupaten yang memperjuangkan janji kepada masyarakat dengan mendesak eksekutif untuk segera mengeluarkan SHM.

“Agar kedepannya masyarakat tidak terbebankan uang sewa dan uang usaha. Sehingga masyarakat dalam penghidupannya tidak terbebankan,” ujarnya.

Reporter: Yulis N