Denpasar – Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya kembali menegaskan bahwa Pemprov Bali tidak pernah melarang siapapun untuk menyampaikan aspirasi dalam bentuk ilmiah.

“Kita tidak pernah melarang, dan masalah itu sudah ditangani polda. Jadi, kita tunggu saja ya,” tegasnya usai mengikuti Pembukaan Porjar Provinsi Bali di GOR Lila Bhuana Denpasar, Senin (3/6/24).

Bahkan, menurut pensiunan perwira tertinggi Polri ini mengatakan bahwa berbeda pandangan itu hal yang wajar tidak ada yang salah.

“Berbeda aspirasi itu hal yang wajar, nggak ada masalah ya,” kata Mahendra.

Untuk diketahui, sebelumnya kegiatan diskusi the People’s Water Forum (PWF) untuk rakyat Bali di salah satu hotel di kawasan Jl. Hayam Wuruk, Denpasar mendapat penolakan dari puluhan massa ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) pimpinan Pariyadi alias Gus Yadi.

Masa PGN menilai, kegiatan yang dilakukan People’s Water Forum (PWF) 2024 tersebut tidak benar karena tidak mengikuti surat imbauan dari Gubernur Bali.

“Kita tidak mengintimidasi, tetapi anda melakukan kegiatan ini yang tidak menghargai apa yang dilakukan oleh Gubernur Bali melalui surat imbauannya,” tandas Gus Yadi selaku Ketua PGN Bali.

Ia menambahkan, boleh saja menyampaikan kebebasan berekspresi itu dijamin oleh UU 1945, tetap harus dijunjung tinggi harkat martabat Indonesia.

“Kalau kalian mau menyampaikan pendapat, kenapa tidak masuk ke WWF di Nusa Dua, kenapa buat tandingan,” teriak Gus Yadi.

Massa dari Patriot Garuda Nusantara (PGN) pun meminta agar pelaksanaan diskusi PWF dihentikan dan bubar.

“Bubar, kami menolak,” ujarnya.

Sementara, Roberto Hutabarat, selaku sekretaris jendral atau Sekjen Prodem 98 mengatakan, pihaknya menyayangkan larangan tersebut.

“Apalagi sampe mendatangi hotel tempat kami berdiskusi,” keluhnya

Menurutnya, ini adalah bentuk pembungkaman terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat oleh ormas sipil yang mengatasnamakan orang Bali.

Ia mengatakan, inilah realitas demokrasi di Indonesia ternyata masih disusupi oleh orang-orang yang antidemokrasi.

“Saya dari sekretaris jendral atau Sekjen Prodem 98 sangat menyesalkan adanya ancaman-ancaman ini,” tutupnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Menko Marves Luhut Pandjaitan memperbolehkan warga untuk menggelar aksi demonstrasi saat kegiatan WWF berlangsung di Nusa Dua Bali.

“Kalau demo, demo saja,” cetus Luhut saat menghadiri Tactical Floor Game bersama Kapolri dan Panglima TNI di Kepaon, Denpasar.

Reporter: Dion

Editor: Ngurah Dibia