Debat Perdana Pilgub Bali, Pengamat Soroti Tantangan Pariwisata Berkelanjutan

Denpasar – Pengamat Politik dari Universitas Udayana, Efatha Filomeno Borromeu Duarte mengatakan, Pilgub Bali 2024 mencerminkan kebutuhan mendasar akan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang kian mendesak.

Dalam debat perdana yang digelar Rabu (30/10/24) lalu misalnya, sebagaimana tema yang diusung ‘Memformat Bali Menuju Pariwisata Berkelanjutan’, alur pembahasan pada debat pun menitikberatkan pada persoalan pariwisata dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat Bali.

“Dengan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 21,17% pada triwulan II 2024 dan perputaran sekitar Rp40 triliun dari sektor ini, ketergantungan ekonomi, ketimpangan pembangunan wilayah, serta otonomi desa adat menjadi fokus utama,” terang Efatha kepada Wacanabali.com, Kamis (31/10/24).

“Dari ketergantungan pariwisata, ketimpangan investasi wilayah, hingga isu kepemilikan lahan asing, tantangan yang dihadapi Bali kini menuntut pembaruan kebijakan yang signifikan,” sambungnya.

Pihaknya menilai, dalam pertarungan memperebutkan Bali satu ini sosok yang digadang-gadang masyarakat adalah yang mampu menjawab persoalan ketergantungan ekonomi terhadap sektor pariwisata dengan langkah diversifikasi ekonomi yang tegas.

Dalam pengembangan sektor non-pariwisata, sambungnya, diperlukan kebijakan untuk menjaga daya tahan ekonomi Bali terhadap potensi fluktuasi sektor pariwisata yang sensitif terhadap krisis global dan nasional.

“Langkah ini menuntut adanya insentif nyata, pelatihan khusus, dan infrastruktur pendukung agar mampu menguatkan ketahanan ekonomi lokal. Di sisi lain, pengaturan kepemilikan lahan asing melalui peraturan daerah (Perda) nominee yang transparan menjadi esensial untuk menjaga agar aset-aset strategis tetap berada dalam kepemilikan masyarakat lokal,” terangnya.

Lebih lanjut, Dosen FISIP Unud ini menerangkan, pembangunan infrastruktur yang diwacanakan pada para paslon harus memperhatikan kajian terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta partisipasi publik.

“Ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan perlu diiringi dengan pemahaman menyeluruh mengenai daya dukung lingkungan, mengingat Bali mengandalkan daya tarik alam yang berkelanjutan sebagai bagian dari sektor pariwisatanya,” tegasnya.

Tinimbang pariwisata massal, pariwisata berkualitas dinilai perlu diperkuat dengan mengarahkan subsidi fiskal pada wisata budaya dan alam daripada sektor hiburan yang kerap mengarah pada komodifikasi budaya.

Dengan demikian, Efatha menegaskan, Pilgub Bali menjadi momentum penting bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin yang akan menahkodai pulau dewata ini dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

“Bali, dengan kekayaan kulturalnya yang luar biasa, berada di titik kritis untuk bisa menjadi model pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan terarah. Kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan seperti ini bukan hanya akan menguntungkan secara ekonomi tetapi juga menjadi teladan dalam menjaga kearifan lokal di tengah tuntutan modernisasi,” tutupnya.

Reporter: Komang Ari