Perbekel Pancasari Diduga Sembunyikan Identitas Saat Didatangi Kadis PERKIM

Buleleng – Perilaku yang dianggap tidak pantas ditunjukkan oleh Perbekel Pancasari, Wayan Komiarsa, saat menerima kunjungan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PERKIM) Kabupaten Buleleng di kantornya, Senin (23/12/2024).

Dalam kunjungan tersebut, sang perbekel justru terkesan menghindar dengan menyembunyikan identitasnya sebagai kepala desa.

Kejadian bermula ketika Kadis PERKIM, Ni Nyoman Surattini, bersama tim dari ATR/BPN Singaraja tiba di Kantor Desa Pancasari untuk membahas perseteruan warga dengan PT Sarana Buana Handara (SBH).

Saat tim bertanya kepada seseorang yang ternyata adalah Wayan Komiarsa sendiri, mereka mendapat jawaban bahwa perbekel tidak berada di tempat.

“Ketika kami masuk, kami bertanya apakah pak perbekel ada. Dijawab tidak ada. Ternyata, yang kami tanya itu adalah beliau sendiri. Tentu kami merasa dibohongi,” ujar Kadis PERKIM, Ni Nyoman Suratmini.

Selain kejadian tersebut, pihak Dinas PERKIM dan ATR/BPN Singaraja juga mengeluhkan kurangnya sikap kooperatif dari pihak desa. Tim dinas yang datang untuk melakukan survei lapangan terkait sengketa tanah tidak mendapatkan pendampingan yang memadai dari pemerintah desa.

Kunjungan ini sejatinya dilakukan untuk mencari solusi atas konflik tanah antara warga Desa Pancasari dan PT SBH yang belakangan ini mencuat. Namun, sikap yang ditunjukkan oleh kepala desa dinilai justru memperkeruh situasi.

Tindakan Wayan Komiarsa ini memicu kritik terhadap kepemimpinannya. I Gede Budiasa, perwakilan Garda Tipikor Kabupaten Buleleng yang kebetulan hadir menyayangkan sikap perbekel Pancasari. Ia menilai bahwa kepala desa seharusnya bersikap terbuka dan kooperatif, terutama dalam masalah yang menyangkut kepentingan warga.

“Seorang perbekel adalah representasi pemerintah di tingkat desa. Menyembunyikan identitas seperti ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap jabatan yang diemban,” kata Budiasa.

Ia menambahkan, kehadiran Kadis PERKIM dan ATR/BPN seharusnya menjadi langkah awal untuk menyelesaikan konflik ini. Namun, insiden ini justru menambah ketegangan di lapangan.

Warga Pancasari kini berharap adanya tindak lanjut tegas dari pemerintah kabupaten untuk memastikan penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan transparan dan melibatkan semua pihak.