Wacanabali.com, Denpasar – Perekonomian Bali mencatatkan kinerja positif pada Triwulan II-2026 dengan pertumbuhan sebesar 5,78 persen secara tahunan (yoy). Pertumbuhan tersebut berada di atas rata-rata nasional. Namun, Bank Indonesia (BI) menilai masih terdapat sejumlah tantangan fundamental yang perlu diantisipasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Bali.

Hal tersebut disampaikan dalam Forum Balinomics 2026 yang digelar Bank Indonesia di Padma Resort Legian Bali, Rabu (9/9). Forum dialog strategis ini mengusung tema “Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali”.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, mengatakan kinerja ekonomi Bali pada Triwulan II-2026 menunjukkan perkembangan positif. Selain pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,78 persen, kondisi inflasi juga masih relatif terjaga.

Pada Agustus 2026, inflasi Bali tercatat sebesar 3,45 persen (yoy). Kondisi tersebut dinilai berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Bali masih akan tumbuh kuat pada kisaran 5,4 hingga 5,9 persen. Meski demikian, terdapat dua tantangan fundamental yang menjadi perhatian, yakni ketergantungan ekonomi terhadap sektor tersier, khususnya pariwisata, serta konsentrasi investasi dan aktivitas ekonomi yang masih didominasi wilayah Bali Selatan atau Sarbagia.

Ketergantungan yang tinggi terhadap pariwisata membuat perekonomian Bali relatif rentan terhadap berbagai gejolak eksternal. Sementara konsentrasi aktivitas ekonomi di Bali Selatan dinilai perlu diimbangi dengan pengembangan potensi ekonomi di wilayah lainnya agar pertumbuhan menjadi lebih merata.

Baca Juga  Wagub Cok Ace: Bali Siap Buka Pintu Masuk Pariwisata Internasional

Mewakili Gubernur Bali, Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S., menegaskan pentingnya transformasi ekonomi Bali sebagaimana arah Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023 dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Menurutnya, transformasi ekonomi pascapandemi membutuhkan keterhubungan enam sektor unggulan Bali, yakni pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, industri manufaktur, IKM/UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata.

“Yang dibangun bukan sekadar diversifikasi sektor, tetapi keterhubungan antar sektor,” tegasnya.

Forum Balinomics 2026 turut menghadirkan Chief Economist Permata Bank Josua Pardede, Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Aradhita Priyanti, serta Ketua BPD PHRI Bali sekaligus Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023, Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace.

Josua Pardede menyoroti perkembangan ekonomi global yang dapat memberikan dampak terhadap Bali, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berpengaruh terhadap harga minyak dan avtur serta mobilitas penerbangan internasional.

Ia menyampaikan pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan kedua turut ditopang konsumsi pemerintah dan proyek konstruksi. Di sisi lain, sektor transportasi dan pergudangan sempat mengalami kontraksi.

Baca Juga  Tujuh Event Pariwisata Bali Lolos Kharisma Event Nusantara 2025

Untuk mengatasi sejumlah hambatan dalam belanja dan investasi, Josua mendorong sejumlah langkah cepat atau quick wins. Di antaranya front-loading belanja modal APBD dan DAK fisik, optimalisasi SILPA, perluasan mitigasi El Nino di sektor pertanian, operasi pasar dan penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).

Ia juga mendorong diplomasi kapasitas rute penerbangan alternatif, perluasan penyaluran KUR untuk sektor primer minimal 30 persen, penyiapan pipeline 10 proyek investasi di luar Bali Selatan, peningkatan kepatuhan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), serta penguatan peran LPD dan Desa Adat dalam distribusi berbagai program pemerintah.

Menurutnya, penguatan sektor ekonomi di luar pariwisata juga penting untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Bali terhadap satu sektor sekaligus menekan economic leakage atau kebocoran nilai tambah ekonomi keluar daerah.

Sementara itu, Aradhita Priyanti memaparkan kesiapan PT SMI dalam mendukung pembiayaan daerah melalui skema pinjaman publik, pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta jasa konsultasi dan penyiapan proyek.

Pembiayaan tersebut, kata dia, menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta asesmen kelayakan untuk memastikan proyek yang dibiayai memiliki keberlanjutan dan selaras dengan prinsip lingkungan hidup.

Baca Juga  Virus Nipah Merebak di India, Kadispar Bali: Kami Siaga

Di sisi lain, Cok Ace menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pengembangan pariwisata Bali. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memegang prinsip “Pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata”.

Menurutnya, pengembangan pariwisata harus memperhatikan daya dukung lingkungan atau carrying capacity, termasuk persoalan sampah yang perlu ditangani secara terpadu.

Cok Ace juga mendorong penguatan rantai pasok lokal agar kebutuhan hotel dan restoran dapat lebih banyak menyerap hasil pertanian serta produk UMKM Bali. Dengan demikian, pertumbuhan sektor pariwisata dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat lokal.

Ia menegaskan transformasi ekonomi Bali perlu berjalan melalui tiga pilar secara bersamaan, yakni pemerintah melalui kebijakan yang terkoordinasi dan tata ruang yang berakar pada budaya, pelaku usaha yang berorientasi pada nilai bukan sekadar volume, serta masyarakat dan desa adat sebagai subjek aktif pembangunan.

Melalui Forum Balinomics 2026, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Bali dan berbagai pemangku kepentingan memperkuat komitmen untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Harmonisasi kebijakan dan konsistensi implementasi di lapangan menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi Bali tidak hanya tinggi, tetapi juga tangguh, inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Bali.