Wacanabali.com, Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, di Jayasabha, Denpasar, Kamis (8/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan peran dan fungsi Kemenko Kumham Imipas sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali. Kementerian koordinator ini memiliki tugas mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), imigrasi, serta pemasyarakatan.

Gubernur Koster menyambut baik kehadiran Kemenko Kumham Imipas sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Menurutnya, keempat bidang tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan daerah, baik dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, penegakan hukum, perlindungan HAM, maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Tusi di bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan merupakan bagian dari kebutuhan kami di daerah. Saya sangat menyadari perlunya kolaborasi, koordinasi, dan dukungan antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Koster.

Ia menilai, koordinasi yang kuat diperlukan agar kebijakan pemerintah pusat dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Sinergi tersebut juga penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan selaras serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Koster berharap kerja sama antara Kemenko Kumham Imipas dan Pemerintah Provinsi Bali dapat terus diperkuat. Kolaborasi serupa juga diharapkan terjalin dengan pemerintah kabupaten dan kota, sehingga koordinasi dalam bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan dapat berjalan lebih terpadu.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sinergi lintas pemerintahan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kebijakan yang terarah, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.