Wacanabali.com, Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menggelar psikotes terhadap 40 pejabat pimpinan tinggi pratama atau Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Kegiatan ini bertujuan memperoleh gambaran karakteristik personal pejabat secara lebih utuh dan komprehensif sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur.

Psikotes tersebut berlangsung di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai 4, Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud), Kampus Sudirman, Denpasar, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA.

Koster menegaskan, pelaksanaan psikotes bukan untuk mencari kesalahan pejabat, melainkan untuk memahami karakteristik personal yang tidak sepenuhnya dapat dinilai hanya melalui portofolio maupun mekanisme manajemen talenta.

“Terima kasih telah mengikuti tes psikotes ini. Saya ingin mendapatkan gambaran profil karakteristik personal seluruh pejabat Eselon II,” ujar Koster.

Menurutnya, penilaian melalui manajemen talenta selama ini masih memiliki keterbatasan karena hasilnya dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi dan kondisi di lapangan. Ia mengungkapkan, dalam proses pengisian jabatan Eselon II, III, dan IV, dirinya belum pernah bertemu langsung dengan pejabat yang bersangkutan untuk mengenali karakter dan kompetensi mereka secara personal.

Karena itu, Koster menilai perlu adanya pendekatan tambahan melalui psikotes agar penilaian terhadap pejabat tidak hanya bertumpu pada rekam jejak dan portofolio, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik pribadi serta potensi kepemimpinan.

“Karena itu saya buat tes ini agar saya mendapatkan gambaran lebih personal yang lebih utuh. Saya ingin jabatan ini betul-betul diisi oleh kompetensi yang profesional dan kepemimpinan yang tepat,” tegasnya.

Koster menjelaskan, pejabat Eselon II memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagai pimpinan perangkat daerah, mereka menjadi pihak yang bertanggung jawab menerjemahkan dan mengoperasionalkan program serta kebijakan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia juga menyoroti pentingnya karakter personal dalam mendukung kinerja aparatur. Menurutnya, karakter seseorang dapat memengaruhi perilaku, baik secara positif maupun negatif, yang pada akhirnya berdampak terhadap produktivitas dan ekosistem lingkungan kerja.

Oleh karena itu, pemetaan karakteristik psikologis dinilai penting untuk membantu memahami potensi kepemimpinan, pola perilaku, serta kesesuaian pejabat dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Meski demikian, Koster memastikan hasil psikotes bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan. Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak serta-merta menjadi dasar pencopotan pejabat dari jabatannya.

“Hasilnya tidak disebarluaskan. Ini bukan berarti akan dicopot dari jabatan, meskipun saya dapat gambaran ke depannya kalau kinerjanya tidak bagus, apalagi ini Eselon II,” jelasnya.

Selain menekankan pentingnya pemetaan profil psikologis, Koster meminta seluruh pejabat meningkatkan kinerja dengan menjalankan program berdasarkan matriks yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Ia mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) tidak cukup hanya bekerja secara sistematis, tetapi juga harus mampu menunjukkan kinerja profesional, responsif, serta tepat dalam melaksanakan kebijakan.

“Bukan hanya sistematis dalam bekerja, tapi memahami kinerja yang baik sebagai Aparatur Sipil Negara. Harus lebih responsif dan lebih tepat dalam mengerjakan kebijakan ke depannya,” imbuh Koster.

Pelaksanaan psikotes ini merupakan hasil kerja sama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Provinsi Bali. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pemetaan profil psikologis pejabat eksekutif sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan dan kinerja ASN di lingkungan Pemprov Bali.

Melalui pemetaan tersebut, diharapkan pengelolaan aparatur dapat dilakukan secara lebih tepat dengan mempertimbangkan kompetensi, karakteristik personal, dan kapasitas kepemimpinan guna mendukung pelaksanaan program pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.