Wacanabali.com, Badung – Pemerintah Kabupaten Badung memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui validasi dan pemutakhiran data balita serta keluarga berisiko stunting. Langkah ini dilakukan menyusul penyesuaian data prevalensi stunting berdasarkan sistem Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM), yang mencatat angka stunting di Badung sebesar 2,8 persen atau sekitar 485 balita pada 2026.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Badung yang dipimpin Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, di Ruang Satya Gosana I, Inspektorat Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Rabu (21/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Bagus Alit Sucipta menjelaskan, prevalensi stunting di Kabupaten Badung pada 2025 tercatat sebesar 2,5 persen atau sebanyak 440 balita. Angka tersebut mengalami penyesuaian menjadi 2,8 persen atau sekitar 485 balita pada 2026.

Menurutnya, perubahan angka tersebut dipengaruhi oleh perluasan cakupan pendataan. Jika pada 2025 pendataan lebih banyak mencakup balita yang hadir secara langsung di Posyandu, pada 2026 sistem pendataan diperluas hingga menjangkau seluruh fasilitas kesehatan resmi di Kabupaten Badung.

Baca Juga  Rapat Final Penyusunan RAD Penurunan Stunting di Badung

“Menyikapi kondisi ini, sesuai arahan Bapak Bupati Badung, langkah-langkah penanganan stunting menjadi perhatian serius Pemkab Badung. Kami melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, tenaga kesehatan, kader, hingga elemen masyarakat,” ujarnya.

Wabup menegaskan, validasi data menjadi langkah prioritas agar penanganan stunting dapat dilakukan secara akurat dan tepat sasaran. Untuk itu, Kader Integrasi Layanan Primer, Tim Pendamping Keluarga, dan Kader Pembangunan Manusia diinstruksikan memastikan keakuratan data balita stunting serta keluarga berisiko stunting paling lambat akhir November 2026.

Selain pemutakhiran data, Pemkab Badung juga memperkuat peran Posyandu melalui pendekatan jemput bola ke rumah warga. Langkah ini mencakup pendampingan keluarga, pemantauan kesehatan, edukasi gizi, hingga pemberian vitamin sejak dini.

Upaya pencegahan juga dilakukan sejak sebelum kehamilan, termasuk kepada pasangan calon pengantin, hingga masa kehamilan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi faktor risiko lebih awal dan mencegah munculnya kasus stunting baru.

Baca Juga  Sekda Badung Ramaikan Tradisi Siat Yeh di Banjar Teba Jimbaran

Untuk meningkatkan efektivitas pendataan dan penanganan di lapangan, Pemkab Badung berencana menerapkan sistem apresiasi atau reward bagi kader berdasarkan kasus yang ditemukan dan dilaporkan.

“Para kader akan kita berikan reward berbasis kasus. Mereka tidak lagi sekadar menunggu di Posyandu atau faskes, tetapi aktif turun ke masyarakat. Setiap kasus yang ditemukan dan dilaporkan akan diberikan reward,” tegas Bagus Alit Sucipta.

Dari sisi pelayanan kesehatan, Wabup meminta Dinas Kesehatan mengintensifkan intervensi spesifik bagi balita yang membutuhkan penanganan medis. Direktur RSUD Mangusada, RS Giri Asih, dan RS Suwiti juga diminta memastikan pelayanan optimal, termasuk penyediaan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) sesuai indikasi medis.

Pemkab Badung turut melibatkan perguruan tinggi dalam kegiatan riset dan edukasi, Majelis Desa Adat (MDA) melalui pendekatan kearifan lokal, serta dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR/TJSL).

Baca Juga  Parade Ogoh-Ogoh Anak Usia Dini Se-Kecamatan Mengwi

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Badung, I Made Wira Dharmajaya, menyampaikan bahwa target penurunan stunting telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung 2025–2029. Target prevalensi stunting ditetapkan sebesar 7,20 persen pada 2025 dan diharapkan turun menjadi 6,40 persen pada 2029.

Ia menjelaskan, Pemkab Badung mengintegrasikan berbagai program penanganan stunting lintas sektor melalui mekanisme penandaan anggaran atau tagging stunting. Total anggaran yang dialokasikan mencapai lebih dari Rp575 miliar dan tersebar di 11 perangkat daerah.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Badung, para camat, perbekel/lurah, serta kepala puskesmas se-Kabupaten Badung.

Melalui validasi data, penguatan layanan kesehatan, dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Badung berharap penanganan stunting dapat berjalan lebih terarah, sehingga upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di daerah dapat dilakukan secara berkelanjutan.