K – Gubernur Bali terpilih periode 2025-2030, Wayan Koster, menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam melihat ketimpangan dalam distribusi pendapatan dari sektor pariwisata. Ia menyoroti fakta bahwa devisa yang dihasilkan dari pariwisata Bali mencapai Rp 107 triliun per tahun (44 persen kontribusi devisa pariwisata Indonesia), namun dana yang dikembalikan ke daerah masih sangat minim dibandingkan kontribusi besar tersebut.

“Saya ini orang politik, tahu cara meminta! Jangan kira saya akan diam melihat ketimpangan ini terus terjadi,” tegas Koster saat acara Bulan Bahasa Bali di Denpasar, Sabtu (15/2).

Koster menjelaskan bahwa pariwisata adalah tulang punggung perekonomian Bali, tetapi manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak sebanding dengan apa yang diterima daerah.

Menurutnya, dari total Rp 100 triliun devisa yang masuk ke pemerintah pusat setiap tahun, hanya sebagian kecil yang kembali ke Bali dalam bentuk dana alokasi daerah, dana bagi hasil pajak, atau bentuk pendanaan lainnya.

“Bali ini penyumbang besar untuk negara. Wisatawan datang ke sini, mereka belanja, menginap di hotel, makan di restoran, semuanya menghasilkan pajak dan devisa yang luar biasa. Tapi, coba lihat berapa yang dikembalikan ke Bali? Infrastruktur kita harus terus diperbaiki, sampah harus dikelola dengan baik, dan budaya kita harus dilestarikan. Semua itu butuh anggaran, sementara uang kita lebih banyak tersedot ke pusat,” paparnya.

Baca Juga  Ini Kata Cok Ace Soal Konsep Koster-Giri Bangun Pariwisata Bali ke Depan

Menurut Koster, selama ini Bali terlalu bergantung pada mekanisme transfer dana dari pusat yang jumlahnya terbatas dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan baru agar dana dari pariwisata Bali bisa kembali lebih besar ke daerah.

Koster menegaskan bahwa ia memiliki pengalaman politik yang panjang, baik sebagai anggota DPR RI maupun sebagai Gubernur Bali periode sebelumnya. Ia memastikan bahwa dirinya tahu cara memperjuangkan kepentingan Bali di tingkat pusat.

“Saya sudah pernah di DPR RI, saya tahu bagaimana mekanisme anggaran berjalan. Saya tahu bagaimana cara berbicara dengan pemerintah pusat agar Bali mendapatkan haknya. Kalau ada yang bilang ini sulit, itu karena mereka tidak tahu cara meminta dengan benar!” katanya dengan penuh keyakinan.

Ia juga menekankan bahwa pendekatan politik harus lebih tegas, karena selama ini Bali cenderung menerima saja tanpa melakukan negosiasi yang kuat. Dengan posisinya sebagai gubernur terpilih, ia berjanji akan menggunakan semua jalur politik yang tersedia untuk menuntut keadilan bagi Bali.

Baca Juga  Tamparan Elegan: Koster Jawab Kritik dengan Proyek-Proyek Besar Masuk RPJMN 2025–2029

“Saya tidak akan minta-minta belas kasihan. Saya akan datang dengan data, dengan argumen yang kuat, dan dengan strategi politik yang benar. Saya pastikan Bali tidak akan terus-terusan menjadi sapi perah tanpa mendapat bagian yang adil,” tegasnya.

Selain menuntut dana yang lebih besar, Koster juga berencana mendorong kebijakan baru yang mengatur distribusi pendapatan dari pariwisata agar lebih berpihak kepada Bali. Ia menyebut perlunya regulasi khusus yang memastikan sebagian dari pendapatan pariwisata langsung dialokasikan ke daerah, baik dalam bentuk dana hibah, dana infrastruktur, atau skema lainnya.

“Kita butuh regulasi yang menjamin ada persentase tertentu dari devisa pariwisata yang kembali ke Bali. Bisa dalam bentuk dana pariwisata, bisa dana infrastruktur, atau skema lainnya. Intinya, uang yang dihasilkan di Bali, harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali,” jelasnya.

Menurut Koster, tanpa regulasi yang jelas, maka Bali akan terus menerima dana dalam jumlah yang tidak sesuai dengan kontribusinya. Ia menegaskan bahwa hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Baca Juga  Ruang Berbahasa Bali Semakin Sempit, Gubernur Koster Ajak Masyarakat Lestarikan Budaya Bali

“Saya akan pastikan regulasi ini diperjuangkan. Kalau ada yang bilang ini susah, itu karena mereka tidak berani berjuang. Saya sudah buktikan bisa membangun sekolah, jalan, dan infrastruktur lainnya di periode sebelumnya. Kali ini, saya akan perjuangkan hak keuangan Bali,” ujarnya.

Wayan Koster menegaskan bahwa ia akan memperjuangkan hak Bali dengan strategi politik yang tepat. Dengan pengalaman dan jaringannya di tingkat pusat, ia yakin bisa memastikan bahwa devisa pariwisata Bali tidak hanya mengalir ke pusat, tetapi juga kembali dalam jumlah yang adil untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bali.

“Saya sudah punya rencana, saya tahu jalannya, dan saya tahu caranya. Ini bukan sekadar janji, ini adalah komitmen saya untuk Bali,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kontribusi Bali pada devisa Indonesia dari sektor pariwisata sangat tinggi. Dari total devisa sektor pariwisata Indonesia sebesar Rp 243 Triliun, kontribusi Bali 44 persen atau setara Rp 107 triliun. Sementara 56 persen lainnya terbagi di 37 provinsi se Indonesia.