Wacanabali.com, Denpasar – Kesejahteraan pekerja Bali dinilai perlu menjadi perhatian serius di tengah pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Nyoman Parta, dalam dialog terbuka tentang masa depan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali di Undiknas Denpasar, Jumat (9/10/2026).

Menurut Parta, pertumbuhan pariwisata Bali belum cukup apabila tidak diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi perkembangan pariwisata harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pasalnya, kata Parta, pekerja lokal berperan penting dalam menjaga keberlangsungan budaya Bali yang menjadi daya tarik utama pariwisata.

“Siapa yang menjaga kebudayaan Bali? Yang menjaganya adalah manusia Bali. Selanjutnya yang menjaga adalah pekerja Bali. Pekerja Bali adalah sekaligus perawat budaya,” tegas Nyoman Parta.

Karena itu, lanjut Politisi PDIP ini, pertumbuhan industri pariwisata tidak boleh berjalan sendiri tanpa memperhatikan kondisi para pekerja.

“Ini harus diperhatikan. Nggak bisa hanya satu sisi yang berkembang pesat, di sisi yang lain penyangga budayanya tersengal-sengal,” kata Parta.

Parta menegaskan hal ini mesti benar-benar diperhatikan karena tingginya biaya hidup yang harus ditanggung pekerja, khususnya mereka yang berasal dari luar Denpasar dan Badung.

Ia mencontohkan, pekerja yang telah berkeluarga juga harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan anak. Kondisi tersebut membuat penghasilan pekerja harus dibagi untuk membayar tempat tinggal, kebutuhan pokok, dan biaya transportasi.

“Ayo tunjukkan kepada saya, di mana tempat kos yang lebih murah dari Rp1.200.000?” tanya Parta.

Parta menegaskan, persoalan kesejahteraan pekerja tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha. Pemerintah juga harus mengambil peran melalui kebijakan yang mendukung kehidupan pekerja.

“Apakah ini tanggung jawab pengusaha semua? Tidak. Pemerintah harus hadir,” tandas Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Reporter: Yulius N